Data Kementerian Pertanian per 2 Juni menunjukkan wabah PMK telah tersebar di 18 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Fakta ini harus dijadikan pemerintah agar lebih serius menangani masalah PMK.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, wabah PMK yang meluas ini seharusnya dinyatakan sebagai pandemi, agar ada keseriusan dalam penanganan.

Wabah ini, kata dia, juga telah merugikan para peternak rakyat karena ratusan sapi mereka mati akibat PMK dan masih banyak lagi terjangkit PMK namun tidak tertangani.

Para peternak rakyat kita sedang terpuruk. Mereka harus menanggung kerugian karena sapi yang mati dan terpapar PMK. Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian dalam penanganan masalah ini secara serius, ujar Muzani dalam keterangannya, Rabu (8/6).

Dijelaskan Muzani, dengan dinyatakan sebagai pandemi, maka pemerintah bisa mengambil langkah-langkah strategis dalam menangani wabah PMK.

Misalnya dengan membentuk satgas penanganan PMK dan memberi bantuan bagi mereka untuk memperkecil beban kerugian akibat wabah PMK. Karena itu menetapkan ini sebagai sebuah pandemi adalah cara yang dimungkinkan agar konsentrasi penanganan lebih fokus, terangnya.

Sebagai langkah janga pendek jelang Iduladha, dia meminta mengetatkan pengawasan dan memastikan hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan kambing sehat dan bebas PMK.

Sapi-sapi yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikan sebagai hewan kurban. Karena itu Fraksi Gerindra mengusulkan agar pemerintah mengganti kerugian petani yang sapi-sapinya terjangkit PMK, kata Wakil Ketua MPR RI ini.

Harus ada juga pengobatan masif agar sapi-sapi aman dari PMK. Termasuk penyemprotan kandang secara masal. Dengan demikian kerugian yang ditanggung oleh peternak sapi kita bisa diminimalirsir, pungkasnya.