Jember (beritajatim.com) – Kenaikan cukai rokok atau cukai hasil tembakau merugikan petani tembakau di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lahan berkurang, harga jatuh.

google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0

“Pada 2019, luas areal tembakau jenis kasturi 14 ribu hektare. Begitu Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mengumumkan cukai naik dan harga jatuh, pada 2020, luas areal tembakau kasturi tinggal 10 ribu hektare, kata Abdurrahman, tokoh petani tembakau kasturi asal Kecamatan Pakusari, ditulis Rabu (8/6/2022).

Saat nilai cukai naik lagi pada 2021, luas areal tembakau kasturi kembali turun menjadi 4.500 hektare. “Tahun sekarang naik lagi 12,5 persen, sehingga kontribusi cukai rokok pada pemerintah tidak kurang dari Rp 168,5 triliun. Kontribusi kami tidak sedikit, tapi pemerintah tidak adil dalam (memberikan) payung hukum untuk kami, kata Abdurrahman.

Tak heran jika kemudian Abdurraman menyebut penderitaan petani tembakau sangat lengkap. “Perlu dipahami, adanya cukai rokok karena adanya rokok. Rokok ada karena ada industri yang membuat rokok. Industri itu ada karena tembakau yang dihasilkan petani. Jadi ada tiga komponen, yakni petani selaku produsen, industri selaku pabrik, dan komponen ketiga adalah pemerintah, katanya.

Pemerintah, menurut Abdurrahman, seharusnya memberikan payung hukum untuk petani dan industri agar sama-sama hidup berdampingan dan menikmati keuntungan. Kenaikan cukai justru hanya merugikan petani.

Kerugian petani tembakau semakin besar, jika melihat susahnya memperoleh pupuk bersubsidi. “Cukai naik, keuangan masuk kas negara, tapi tidak boleh pakai pupuk subsidi, keluh Abdurrahman.

Suwarno, petani tembakau lainnya, merasa dianaktirikan. “Petani tembakau tidak bisa menikmati pupuk subsidi. Kami ingin DPRD Jember bisa mengusulkan agar petani tembakau bisa menikmati pupuk ZA dan SP36 bersubsidi, karena mutu tembakau sangat tergantung pada pupuk tersebut, katanya.

Sucipto, petani tembakau dari Kecamatan Kalisat, meminta petani tak dihancurkan. “Tembakau adalah daun emas di wilayah Jember. Baru kali ini tembakau menghadapi kehancuran. Kalau pupuk (bersubsidi) tidak turun, biaya (tanam) lebih mahal lagi, katanya.

Tak heran jika kemudian Abdurrahman menyebut petani tembakau terbelenggu. “Kenapa tembakau di Indonesia masih terombang-ambing, karena Indonesia tidak punya undang-undang tentang tembakau. Pada 2016, kami bersama semua pihak sudah menyusun draft rancangan UU dan sudah disampaikan ke Badan Legislasi Nasional DPR RI. Disepakati RUU itu akan dibahas tahun itu, katanya. Namun, ternyata RUU tembakau tersebut belum juga dibahas. [wir/suf]