JAKARTA - Setelah disetujui oleh DPR dan pemerintah, aturan hukum berupa peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) tentang tahapan, program dan jadwal Pemilu 2024 langsung dikirim kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Hal ini dilakukan agar PKPU tersebut bisa segera diundangkan.
KPU bergerak cepat untuk segera memproses harmonisasi, pengesahan dan pengundangan PKPU Tahapan Pemilu 2024, kata anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam keterangannya, Rabu (8/6/2022).
Afif menyampaikan bahwa koordinasi KPU dengan Kemenkumham telah dilakukan berupa mengirim surat permohonan harmonisasi kepada Kemenkumham pada hari ini. Dia menyebut, pihak Kemenkumham juga telah menyambut baik.
Kemenkumham sudah merespon positif dan menjadwalkan harmonisasi RPKPU Tahapan Pemilu 2024 pada hari ini Rabu 8 Juni 2022 pukul 18.30 malam, ujarnya.
Afif berharap PKPU Tahapan Pemilu 2024 bisa dapat diundangkan pada pekan ini. Secara rinci, target KPU agar aturan hukum tersebut bisa diundangkan pada hari Kamis atau paling lambat Jumat besok.
Sehingga sudah tersedia payung hukum yang kokoh untuk dimulainya tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 ini, pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akhirnya menyetujui rancangan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) tentang tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilu 2024 . Salah satunya, pendaftaran capres dan cawapres dimulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.
Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat membacakan kesimpulan rapat, Selasa (7/6/2022).
