Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah merumuskan solusi atas kontroversi kembali bertugasnya AKBP Brotoseno sebagai staf tanpa jabatan di Polri. Kapolri berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan harapan publik.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah menyerap masukan dari Menko Polhukam, Kompolnas dan sejumlah ahli pidana, Kapolri telah merumuskan solusi penyelesaian kontroversi AKBP Brotoseno, yaitu dengan merevisi Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 12 tahun 2011 dan nomor 19 tahun 2012. Revisi kedua aturan itu akan memungkinkan Peninjauan Kembali (PK) bagi putusan Komisi Kode Etik terhadap Brotoseno, yang diputuskan tak dipecat dalam sidang etik pada 13 Oktober 2020, sebelum Jenderal Listyo Sigit menjabat Kapolri.

Kapolri menegaskan memperhatikan dan menyerap aspirasi publik soal AKBP Brotoseno ini. Dia menegaskan komitmen Polri dalam upaya pemberantasan korupsi.

Terkait komitmen terhadap tindak pidana korupsi, masyarakat telah menyerukan apa yang diharapkan. Kami tentunya ingin mewujudkan dengan melakukan mekanisme peninjauan kembali, menentukan sidang komisi dan itu dilakukan dengan memasukkan klausa yang selama ini tidak bisa kita lakukan di Perkap lama. Dengan ini, ke depan kita bisa perbaiki hal-hal yang menurut masyarakat mencederai keadilan masyarakat. Kami komitmen dan transparan soal itu, kata Jenderal Listyo Sigit usai Rapat Kerja di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Kapolri juga menyatakan akan transparan dalam penyelesaian kontroversi AKBP Brotoseno. Revisi aturan yang memungkinkan PK terhadap putusan etik AKBP Brotoseno saat ini sedang berproses di Kemenkum HAM dan diharapkan segera berlaku. Jika aturan baru sudah berlaku, maka Kapolri bisa mengajukan PK atas putusan Komisi Kode Etik yang tak memecat Brotoseno.

Saya selaku Kapolri dapat meminta adanya peninjauan kembali atau pelaksanaan sidang peninjauan kembali terhadap putusan AKBP Brotoseno. Tentunya langkah ini, harapan kami menjawab berbagai macam pertanyaan masyarakat terhadap komitmen Polri atas penanganan tindak pidana korupsi dan kami akan terus perbaiki dan kami berkomitmen sebagai organisasi maju dan modern yang transparan yang menerima masukan terhadap perubahan akan terus kami lakukan, ujar Jenderal Listyo Sigit.

Lihat juga video 'KPK Canangkan Desa Antikorupsi, Ada 10 Contohnya':

[Gambas:Video 20detik]