Cyberthreat.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, menyebutkan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan tata kelola data antarnegara dalam berbagai aspek.

Menurutnya, tata kelola data antarnegara tidak hanya berkaitan dengan sektor ekonomi. Namun, juga berkaitan dengan aspek geostrategis, kedaulatan, dan geopolitik yang perlu dibahas agar terjadi titik seimbang.

“Tata kelola data tidak saja data pribadi, data pribadi itu sangat luas, ada geoparsial, data kependudukan dan lain sebagainya, sehingga konteks data sangat besar dan strategis, ungkap Johnny dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (7 Juni 2022).

Jhonny mengatakan, komitmen untuk mendorong tata kelola data ini juga dibawa dalam di Pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia. Ia menekankan bahwa tata kelola data tidak saja hanya di dalam negeri, namun juga melibatkan tanggung jawab lintas batas negara.

Selain itu, terdapat beberapa prinsip-prinsip CBDF yang diperkenalkan Pemerintah RI untuk dibicarakan bersama delegasi negara G20. Seperti lawfulness, fairness, transparency, serta unsur-unsur reciprocal. 

“Di dalam DEWG G20 Presidency Indonesia, satu dari tiga isu prioritas yang kita bahas adalah cross-border data flow dan data-free flow with trust (CBDF), kata Johnny.

Johnny menambahkan, komitmen tata kelola dalam negeri di wujudkan dalam Rancangan Undang-Undang Data Pribadi (RUU PDP). Regulasi tersebut saat ini sedang dibahas oleh Komisi I DPR RI, dan ia meyakini bahwa regulasi tersebut bisa segera selesai dan segera diterapkan di Indonesia.

Saat ini sendiri, tata kelola data banyak tersebar dalam berbagai regulasi yang ada. Misalnya ada pengaturan data dalam Undang-Undang Kesehatan, Keuangan dan berbagai UU lain.

“Saya harapkan tentu kalau bisa segera selesai akan sangat bagus dan saya mendengar bahwa anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja PDP tentu punya semangat yang sama agar ini bisa segera disahkan, kata dia.

Johnny menambahkan, hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta pelindungan data pribadi akan diatur di dalam RUU PDP. Termasuk soal sanksi jika terjadi pelanggaran data yang dilakukan oleh pengelola data pribadi.