RM.id  Rakyat Merdeka - Desas-desus reshuffle kabinet akan digelar pada 15 Juni nanti terus berhembus kencang. Kini, kabar tersebut sudah masuk di kuping anggota DPR. Sebagian besar mereka pun mendukung jika Jokowi akan melakukan perombakan kabinet.

Kabar bakal adanya reshuffle pada 15 Juni pertama kali disampaikan Mensesneg Pratikno, usai rapat dengan DPR, Kamis pekan lalu. Saat itu, Pratikno berjanji akan memberi bocoran juga sudah ada jadwal.

“Ya nanti kalau sudah ada jadwal, kita bocorin dikit-dikit, ucapnya, saat itu.

Isu bakal ada reshuffle sebenarnya sudah berkali-kali muncul. Utamanya setelah PAN memutuskan masuk koalisi pemerintah pada Agustus 2021. Sejak saat itu, setiap ada Rabu Pon, isu reshuffle hidup lagi. Alasannya, Rabu Pon menjadi wetonnya Presiden Jokowi. Jokowi sering membuat keputusan besar pada hari tersebut. Terlebih, Jokowi juga sering memberikan kode-kode bahkan ancaman kepada menterinya yang lambat bekerja, akan di-reshuffle.

Nah, kabar reshuffle akan digelar pada Rabu Pahing, 15 Juni nanti, sudah menyebar luar di Senayan. Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi sudah mendengar kabar ini. Sekretaris Fraksi PPP DPR ini pun tidak mempermasalahkan isu reshuffle tersebut. Mengingat, kebutuhan kinerja kabinet, parameternya dipegang Presiden.

Berita Terkait : Zul Hasan Siap-siap Masuk Kabinet

Mana performa kabinet yang kurang baik yang perlu di-reshuffle semua ada di Presiden Jokowi, katanya, saat dihubungi, tadi malam.

Yang terpenting, lanjutnya, reshuffle memberikan dampak positif. Seperti meningkatkan kinerja para menteri, khususnya di bidang perekonomian. Itu untuk mengejar ketertinggalan dalam pertumbuhan ekonomi, yang sebelumnya melemah dan mengalami perlambatan karena Covid-19. Ini harus digenjot, pesannya.

Isu reshuffle 15 Juni juga sudah didengar Anggota Komisi IV DPR Ahmad Ali. Wakil Ketua Umum Partai NasDem tersebut berpesan agar reshuffle dilakukan secara matang, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan yang ada.

Kalau memang butuh, ya silakan. Tapi, harus lebih hati-hati, pesannya.

Pertimbangan secara matang yang dimaksud adalah tahun politik semakin dekat. Artinya, ketua umum partai politik, apalagi yang berada di koalisinya, sibuk ngurus partainya menghadapi Pemilu 2024.

Berita Terkait : Congrats!! 41 Wilayah Di Jawa Bali Ini Sudah Masuk PPKM Level 1

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia juga sempat ditanyai mengenai isu reshuffle ini. Politisi Partai Golkar ini menyatakan, menyerahkan sepenuhnya urusan reshuffle kepada Jokowi. Reshuffle kabinet itu hak prerogatif kewenangannya Pak Presiden, kata Doli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Kata dia, Golkar ogah ambil pusing kapan dan siapa menteri yang bakal di-reshuffle. Golkar menegaskan, kewenangan reshuffle di tangan Jokowi.

Mau kapan ada reshuffle, atau apakah tidak ada reshuffle, kemudian siapa dan apa, itu kewenangan Pak Jokowi sebagai Presiden. Semuanya kewenangan Presiden kalau soal reshuffle kabinet, ucap Doli.

Sabtu lalu, usai balapan Formula E Jakarta, Presiden Jokowi juga sempat ditanya wartawan mengenai isu reshuffle 15 Juni. Namun, Jokowi enggan menjawabnya. Balapan aja lah, kata Jokowi, menjawab pertanyaan media.

Jokowi tetap enggan menjawab ketika pertanyaannya ditegaskan lagi apakah reshuffle benar akan dilakukan. Balapan baru selesai, jawabnya, singkat.

Berita Terkait : Di Survei Burhanuddin, Sudah Lampu Kuning

Apakah 15 Juni akan benar-benar ada reshuffle? pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengaku tidak bisa memprediksi. Dia hanya menyarankan, jika ada reshuffle, Jokowi harus mengganti menteri yang performanya tidak bagus.

Namun, Ujang melihat, Jokowi masih sering “memberi ampunan ke menteri dari kalangan politik saat reshuffle dilakukan. Paling digeser ke kementerian lain. Kalaupun diganti, itu akan dari kader partai yang sama. Itu pun biasanya atas usulan ketum partainya, ucapnya.■