PIKIRAN RAKYAT - Untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga guru, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengangkat guru dengan sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun di Kabupaten Garut, sistem seperti ini mendapatkan banyak protes karena kebijakan ini dinilai hanya akan menghancurkan sekolah-sekolah swasta.

Protes atas kebijakan pemerintah yang mengangkat guru dengan sistem PPPK, diantaranya dilontarkan Ketua Forum Kepala Sekolah SMK Swasta Garut, Muhammad Banjar Nur Qoyim.

Ia menilai, kebijakan tersebut pada akhirnya hanya akan menghancurkan sekolah-sekolah swasta akibat ditinggalkan guru-guru profesionalnya.

Baca Juga: Profil dan Rekam Jejak Abdul Qadir Hasan Baraja, Pimpinan Khilafatul Muslimin yang Ditangkap Polisi

Dengan adanya sistem perekrutan guru PPPK, banyak guru sekolah swasta yang pada akhirnya eksodus ke sekolah negeri. Ini sama saja dengan menghancurkan sekolah swasta karena guru-guru profesionalnya diambail oleh sekolah negeri, ujar Banjar seusai kegiatan focus group discussion (FGD) Optimalisasi Pengangkatan Guru PPPK Untuk Kemajuan Pendidikan di Kabupaten Garut, di aula Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Siliwangi Garut, Selasa, 7 Juni 2022.

Dikatakan Banjar, selama ini pihaknya telah banyak menerima keluhan dari para pengelola sekolah swasta terkait kehilangan banyak guru akibat danya sistem perekrutan PPPK. Padahal jika pemerintah mau, guru yang dinyatakan lolos PPPK, bisa ditugaskan di sekolah asal, termasuk sekolah swasta.

Dengan sistem yang diterapkan selama ini, tuturnya, setiap guru yang lolos PPPK, pasti tugasnya ditarik ke sekolah negeri. Dengan demikian sekolah swasta akan kehilangan banyak guru dan hal ini tentu sangat merepotkan apalagi guru yang lolos PPPK rata-rata guru terbaik.

Baca Juga: Kronologi Penemuan Senjata dan Bahan Peledak di Jalan Asia Afrika Bandung