AKURAT.CO, Filipina telah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan tingkat inflasinya dengan memotong tarif beras impor dari luar Asia Tenggara menjadi 35 persen, dari yang sebelumnya 50 persen
Melansir dari Reuters pada Selasa (7/6/2022), pemerintah Filipina juga akan memotong tarif jagung dan impor babi serta menghapus sementara bea masuk untuk impor baru bara sebesar 7 persen. Pemerintah melakukan hal tersebut karena saat ini Filipina sedang berpacu untuk menjinakan inflasi.
Pengurangan tersebut membawa tarif beras sejalan dengan tarif 35 persen yang berlaku untuk impor dari negara tetangga di Asia Tenggara.
baca juga:
Filipina tetap sangat bergantung pada Vietnam untuk kebutuhan impornya dan juga membeli beberapa volume dari Thailand.
Filipina sendiri dikenal jarang mengimpor dari India, pengekspor utama dunia, tetapi Manila baru-baru ini melontarkan gagasan untuk mendiversifikasi sumbernya untuk pasokan yang lebih murah dengan menjadikan beras India sebagai alternatif.
Untuk tarif jagung sendiri telah dipotong menjadi 5 hingga 15 persen, efektif hingga akhir 2022 dan kembali menjadi 35 hingga 50 persen tahun depan. Sementara tarif produk daging babi akan tetap lebih rendah dari 15 hingga 25 persen hingga akhir tahun dan akan kembali berlaku. menjadi 30 hingga 40 persen tahun depan.
Perubahan tarif yang dimodifikasi ini awalnya dikeluarkan pada tahun lalu dan diperpanjang oleh Presiden Filipina yang menjabat saat itu, Rodrigo Duterte, pada bulan lalu. Dan baru-baru ini diumumkan pada hari Selasa setelah data menunjukkan inflasi pada bulan Mei tertinggi sejak November 2018 dan di atas kisaran target 2 hingga 4 persen tahun ini.
Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, Filipina diperkirakan menjadi pembeli beras terbesar kedua di dunia tahun ini setelah China, yang diproyeksikan mengimpor 2,8 juta ton untuk tahun pemasaran 2022-2023 untuk menutupi kekurangan domestik.
Keputusan Manila untuk mempertahankan tarif beras rendah datang pada saat Thailand dan Vietnam berencana untuk menaikkan harga, meskipun seorang pejabat tinggi industri Thailand telah mengajukan pertanyaan tentang kelangsungan rencana tersebut.[]