Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai sebesar Rp 69,82 triliun untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN Tahun Anggaran 2023.

“Untuk (PMN) tunai ini kita mengusulkan hampir Rp 70 triliun tidak lain yang terbesar sebenarnya penyelesaian pembangunan tol Sumatera menuju Jambi, yaitu  kurang lebih diperlukan dana hampir  Rp 30 triliun, kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6/2022).

Erick menjelaskan, penambahan PMN itu porsi terbesarnya untuk pembangunan tol Sumatera. Menurutnya, hal itu merupakan pekerjaan terberat yang terus pihaknya dorong untuk menyelesaikan kesenjangan yang bisa terjadi Jawa dan Sumatera.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, menjelaskan alasan menambah PMN tunai semata-mata untuk meningkatkan kapasitas maupun cover klaim tekanan tinggi karena covid-19 dan klaim di asuransi kredit.

Kenapa ada tambahan PMN, untuk tingkatkan kapasitas maupun cover klaim presure tinggi karena covid dan klaim di asuransi kredit, ujar Kartika.

Dari paparannya, usulan PMN tunai sebesar Rp 69,82 triliun itu untuk PLN, Hutama Karya, InJourney, ID Food, Defend ID, IFG, KAI, DAMRI, IndonesiaRe, dan Airnav.

Menurut Pria uang biasa disapa Tiko ini, menyebut Damri juga cukup lama tidak menerima PMN untuk penugasan perintis, karena cukup banyak tugas dari Kementerian Perhubungan untuk daerah-daerah baru termasuk untuk reformasi bus listrik di kota besar Jakarta, Medan Surabaya, yang mana secara bertahap kota-kota ini akan konversi seluruh busnya jadi listrik.

Begitupun untuk BUMN lainnya seperti Airnav, terdapat persetujuan Singapura untuk ruang udara yang di atas Sumatera butuh peningkatan kapasitas radar.

Sehingga memang ini butuh investasi radar baru agar bisa cover kawasan udara yang cukup luas, Airnav juga cukup besar dampak cashflow akibat pandemi sehingga perlu ada cash flow pembelian capex radar, ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi kantor KPK bertemu dengan pimpinan lembaga tersebut Erick enggan merinci isi pembicaraannya kepada wartawan. Dirinya hanya mengatakan berdiskusi mengenai pemulihan ekonomi nasional atau PEN.