KBRN, Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten menyiapkan sanksi tegas, bahkan pemecatan bagi oknum di lembaga pendidikan yang melakukan pungutan liar (pungli), pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Saya sudah minta ke Kepala Dinas Pendidikan, siapapun yang terlibat untuk pungli itu segera tindak tegas, kalau perlu dilakukan pemecatan, tegas Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan kepada wartawan, Selasa (7/6/2022).

Ia menjelaskan, pemecatan terhadap oknum guru, kepala sekolah, atau bahkan pihak Dinas Pendidikan Kota Tangsel dilakukan apabila didukung dengan bukti-bukti kuat. 

“Kalau kepala sekolah terbukti terlibat, iya (dipecat, Red). Tapi kan ini kita cari oknumnya, kalau misalkan pegawai sekolah, atau Dinas Pendidikannya sendiri, ya buktikan, katanya. 

Ditekankannya, praktek pungli dapat mencederai dunia pendidikan. Untuk itu, ia meminta semua pihak terkait tidak melakukan pungli dalam pelaksanaan PPDB.

“Ini kan penyakit. Masyarakat membutuhkan (pendidikan, Red), kita saja sampai menganggarkan beasiswa di SMP swasta karena memang kuota bertambah terus setiap tahun, kita sudah kerja sama dengan pihak swasta, ini sudah langkah-langkah antisipatif, tapi kalau ada pungli dan segala macam, ini kan mencederai semangat kita dalam mencerdaskan anak-anak di Kota Tangsel, ungkapnya.

Diketahui, pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 di Kota Tangsel untuk tingkat SD dan SMP masuk tahap praregistrasi pada 8 Juni hingga 13 Juni 2022. Proses ini dilanjutkan pendaftaran tahap 1, dari 13 Juni, hingga 16 Juni 2022.

Lalu, pendaftaran PPDB tahap 2 akan diselenggarakan pada 23 Juni, 24 Juni, dan 27 Juni 2022. Adapun hari pertama masuk sekolah dilaksanakan pada 11 Juli 2022.