Jakarta, IDN Times — Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik dipecat dari partai Gerindra karena dianggap tak loyal. M Taufik kini tak lagi tercatat sebagai anggota Gerindra.
M Taufik sebelumnya disebut-sebut mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024, bertentangan dengan keputusan Gerindra yang mengusung Ketum Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengaku akibat manuver politiknya itu, M Taufik dipecat dari Gerindra.
“Kami secara internal sudah memutuskan adanya ketidakloyalan itu saudara Taufik, kata Wihadi di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2022).
Baca Juga: M Taufik Dipecat dari Gerindra, Dianggap Tak Loyal
1. Taufik tak berhasil menangkan suara Prabowo-Sandiaga di DKI pada 2019
ANTARA FOTO/Sigid KurniawanSelain itu, Taufik juga dinilai tidak loyal karena tak berhasil meraih kemenangan suara Gerindra di Jakarta pada 2019. Saat itu, Gerindra mengusung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk maju ke Pilpres 2019.
“Pada saat Pilpres 2019 itu, DKI kalah. Statusnya dia sebagai Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, ujar Wihadi.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
2. Gerindra DKI tak punya kantor saat dijabat M Taufik
IDN Times/Gregorius Aryodamar P M taufik juga tak berhasil membuat Gerindra DKI Jakarta memiliki kantor saat dirinya menjabat sebagai ketua DPD. Padahal, menurut Wihadi, Gerindra adalah partai besar di DKI Jakarta. Atas berbagai alasan itu, M Taufik juga dinilai tidak loyal kepada Partai Gerindra.
“Saat menjabat ketua DPD, tidak punya kantor tetap. Kantornya pindah-pindah, kita partai besar kantornya masih pindah sedangkan DPD-DPD lain sudah punya kantor ini adalah bukti ketidakloyalan saudara Taufik, tuturnya.
3. Taufik disebut merusak citra Gerindra karena kasus korupsi
ANTARA FOTO/Sigid KurniawanSelain itu, Taufik juga disebut merusak citra Gerindra karena disebut dalam kasus korupsi yang sedang diperiksa KPK. Taufik sebelumnya diketahui sebagai saksi dalam kasus pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.
Terkait kasus baru yang menyeret namanya ke KPK, Wihadi enggan berkomentar.
“Ada beberapa kasus korupsi yang masih berjalan prosesnya, diperiksa KPK, ungkap Wihadi.
