RM.id  Rakyat Merdeka - Menjelang dua tahun berjalan kepemimpinan Benny Rhamdani sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sudah banyak transformasi dilakukan.

Kami berupaya melakukan berbagai terobosan untuk lebih mendekatkan layanan kepada PMI, baik dalam kebijakan yang progresif revolusioner. Maupun dengan tindakan yang memberikan perlakuan hormat pada PMI, ungkap Benny dalam keterangannyanya kepada media Senin (6/6).

Untuk memotong birokrasi, Benny juga melayani langsung aduan melalui video call. BP2MI juga mengedepankan transparansi dan keterbukaan kerja di setiap jajaran dengan menyiarkan secara langsung berbagai rapat-rapat BP2MI.

Sebagai komitmen keberpihakan dan perhatian setiap terhadap nasib para pejuang devisa, dalam setiap kesempatan kegiatan Prelimenary Education (Prelim), sebagai satu tahapan proses penempatan G to G ke Korea Selatan, dan juga pelepasan PMI ke negara tersebut, tidak pernah sekalipun Kepala BP2MI absen.

Dalam setiap acara preliminary dan pelepasan tersebut Bennya selalu menyampaikan kepada para Calon PMI arahan, perintah langsung Presiden Jokowi kepada BP2MI agar selalu melindungi PMI dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itulah mengapa ucapan terima kasih untuk Presiden Jokowi selalu menggema.

Benny pun menggunakan acara tersebut untuk meluruskan informasi yang benar kepada para PMI. Kegiatan Preliminary juga menjadi ajang untuk memberikan edukasi kepada para PMI.

Berita Terkait : Maung Bandung Ikat Pemain Lokal Muda Jebolan Liga Kroasia

Berbagai inovasi dan transformasi tata kelola penempatan dan pelindungan terus- menerus digulirkan, dengan memotong rantai birokrasi yang berbelit, bahkan mengganti pejabat yang dianggap tidak mampu bekerja dengan baik, tegas Benny.

Transformasi ini tak urung sudah semakin sangat dirasakan, khususnya bagi para PMI.  BP2MI pun telah menabuh genderang perang kepada para sindikat sejak awal mula kepemimpinan Benny. Sikap tegas tanpa kompromi kepada para mafia penempatan ilegal kami perangi  dengan membentuk Satgas Sikat Sindikat, tutur Benny.

Demikian pula kejahatan lain yang menghantui PMI melalui praktik ijon rente, BP2MI juga memberangus dengan menggandeng BUMN untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang ringan Kredit Usaha Rakyat bagi para CPMI.

Selain itu, Benny juga mendorong perubahan skema KUR PMI yang memotong sistem linkage dan diberikan secara bertahap sesuai dengan tahapan. Upaya tersebut direspon positif oleh Kemenko Perekonomian yang kemudian terbit Permenko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Benny menilai Permenko Perekonomian ini bentuk kebijakan yang memihak, yang progresif dan revolusioner serta bukti negara hadir dan tidak akan pernah kalah dengan para mafia ijon rente.  

Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI), Saiful Masud pun merespon positif kebijakan pemberian KUR bagi Calon PMI ini. Kami apresiasi bahwa KUR PMI ini dapat memfasilitasi para adik-adik (calon pekerja migran) yang ketika melaksanakan pelatihan memang tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah karena sesuatu hal, kata Saiful Masud.

Berita Terkait : Bela UAS, Syarikat Islam Sebut Singapura Langgar Resolusi PBB

Kembali ke Benny, maksud kebijakan KUR tersebut sangat baik bagi PMI untuk menghindari peminjaman terhadap rentenir yang menetapkan bunga tinggi dan merugikan pekerja yang akan bekerja ke luar negeri.

Perintah Presiden Jokowi agar PMI mendapat perlakuan khusus penuh kehormatan sejak persiapan, keberangkatan sampai kepulangan kami tindak lanjuti dengan pemberian fasiltas istimewa bagi CPMI, seperti lounge PMI, fast track jalur imigrasi dan helpdesk layanan informasi, ujar Benny.

Merespon melandainya pandemi Covid-19, BP2MI melakukan gerak cepat dengan menjadikan tahun 2022 sebagai tahun penempatan.

Kami lakukan sosialisasi yang masif ke daerah -daerah dan direspon dengan sangat cepat oleh Pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, ungkap Benny.

Bukti respon tersebut ditunjukkan dengan ditandanganinya 90 MoU Pemprov/Kab, lahirnya Perda-Perda Perlindungan PMI, serta politik anggaran yang menjadi inisiatif Pemda. Hal itu semakin menguatkan bahwa tanggung jawab pelindungan bukan hanya menjadi milik pemerintah pusat saja.

BP2MI juga menilai, dampak dari sosialisasi yang masif memunculkan respon kesadaran masyarakat untuk memilih berangkat secara resmi, dan menjadikan negara-negara yang memiliki regulasi pelindungan yang kuat dan gaji yang tinggi sebagai orientasi negara tujuan penempatan.

Berita Terkait : Selama Ramadan Dan Idul Fitri, Pengendalian Harga Pangan Dinilai Baik

Meskipun Benny juga mengakui sindikat penempatan ilegal juga tidak hilang begitu saja. Dengan menggandeng institusi penegak hukum, seperti TNI/Polri, Kejaksaan, PPATK menjadi cara BP2MI untuk meredam para sindikat.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja kepada publik, Benny melaporkan, terdapat sebanyak 57.860 PMI telah diberangkatkan sejak 1 Januari sampai 5 Juni 2022 ke-64 negara yang sudah membuka masuknya tenaga kerja asing.

Angka tersebut membuktikan sepanjang PMI berangkat secara resmi, semua prosedur dipenuhi, dan semua tahapan dilalui serta dokumen persyaratan dilengkapi.

Maka berbagai masalah PMI ke negara penempatan lebih mudah tertangani bahkan dapat dikatakan tidak prnah mangalami persoalan sedikitpun, pungkas Benny.

Sinergi BP2MI dengan Pemda ini mendapat apresiasi dari DPR. MoU antara BP2MI dengan Pemda merupakan terobosan positif dan pantas kita dukung sebab saudara-saudara kita yang ingin bekerja ke luar negeri di tengah kondisi di dalam negeri belum pulih menjadi sebuah peluang, kata Anggota Komisi IX DPR Ramhad Handoyo. ■