RM.id  Rakyat Merdeka - Menyikapi semakin ramainya pembicaraan tentang Pilpres 2024 di masyarakat, Perkumpulan Santri Pasundan menggelar Ijtma. Hasilnya, ada enam poin. Mulai dari kriteria capres-cawapres, sikap masyarakat, sampai saran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pertama, Santri Pasundan meminta kepada capres-cawapres di 2024 untuk menghilangkan isu-isu yang membuat masyarakat terbelah seperti di Pilpres 2014 dan 2019 dan menghindari penggunaan buzzer untuk menyerang lawan politik. Haram bagi para bakal calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 mendatang menggunakan buzzer pemecah belah bangsa serta menggunakan isu-isu yang mengawetkan polarisasi yang sedang terjadi, ucap Ketua Majilis Kajian PP Santri Pasundan Yusuf Alfurqon, seperti keterangan yang diterima redaksi, Senin (6/6).

Berita Terkait : Baznas Bantu Santri di Jawa Timur Untuk Berwirausaha

Kedua, meminta masyrakat tidak memilih capres-cawapres, calon anggota legislatif, atau calon kepala daerah yang memiki rekam jejak menista agama, menista budaya, dan menyerang simbol-simbol negara. Jangan juga pilih calon yang memiliki pemahaman menyimpang baik menurut agama maupun konsitusi, lanjut Yusuf.

Ketiga, mendorong agar KPU membuat sistem pemilu yang lebih terpercaya. Yaitu dengan menggunakan teknologi digital yang mudah dikontrol semua orang, teknologi yang tidak bisa diintervensi, dan memiliki proteksi yang kuat dari tindak kecurangan.

Berita Terkait : AHY Salat Gaib Untuk Eril Di Masjid Ahyana

Digitalisasi Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate, mulai dari tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara,  hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu, sambung Yusuf. 

Keempat, dalam pemilu dari awal sampai akhir, Santri Pasundan meminta KPU melibatkan dan memberi akses yang penuh untuk para saksi di tingkat TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Beri aksi penuh juga untuk Panwas, TNI-Polri, Kesbangpol, saksi partai politik, dan LSM pemantau pemilu.

Berita Terkait : Puan Panjatkan Doa Untuk Eril Dari Tanah Suci

Kelima, semua masyarkat diberikan hak untuk mengakses proses pemilu dari awal sampai akhir melalui sistem digital. Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan sistem digitalisasin sejak awal. Sehingga masyarakat dapat mengetahui terlebih dahulu efektivitas sistem tersebut dan pemerintah memilki waktu untuk memperbaikinya jika masih terdapat kelemahan, imbuh Yusuf.

Keenam, Santi Pasundan meminta KPU dan Pemerintah agar mengganti kotak suara berbahan kardus seperti yang digunakan di Pemilu 2019. Ganti dengan menggunakan bahan yang lebih terjamin keamanannya, tutup Yusuf.■