“Sebanyak 58 persen ahli mengatakan kebebasan berpendapat di Indonesia mengalami kemunduran, kata Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan dalam telekonferensi di Jakarta, Minggu, 5 Juni 2022.
Rafif mengatakan 52 persen ahli menilai pemberantasan korupsi juga merosot. Kemudian partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan strategis serta check and balances eksekutif dan legislatif di tingkat pusat juga memble.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Jumlahnya sama-sama 52 persen ahli yang mengatakan mengalami kemunduran, papar dia.
Baca: Pemeriksaan Mardani Terkait Pelaporan Eks Kadis ESDM Tanah Bumbu ke KPK
Sementara itu, 40 persen ahli mengatakan indikator penegakan hukum di Indonesia tidak mengalami perubahan. Artinya, tidak mengalami perbaikan atau tidak mengalami kemunduran.
“Berikutnya 48 persen ahli mengatakan keterbukaan informasi publik tidak ada perubahan dan 42 persen ahli menilai kebebasan berserikat atau berkumpul tidak ada perubahan, ujar Rafif.
Rafif menyebut Populi Center mewawancarai 50 ahli di bidang ilmu sosial, politik, dan pemerintahan. Wawancara dilakukan periode 19 Mei hingga 26 Mei 2022.
Narasumber yang diwawancara sengaja dipilih berdasarkan bidang kompetensinya. Namun, jajak pendapat ahli tidak ditujukan untuk memberi gambaran umum kondisi sosial dan politik di Indonesia.
“Hasil jajak pendapat ini juga tidak berpretensi mewakili pandangan ilmiah, melainkan hanya representasi pandangan ahli yang menjadi narasumber, jelas Rafif.
Rafif mengungkapkan sejumlah ahli tersebut antara lain pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin; Kepala Departemen Politik dan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes; dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah. Kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti dan Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Najib Azca.
(DEV)
