Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengkritik rencana pemerintah yang hendak menerapkan tarif baru harga tiket menaiki Candi Borobudur menjadi Rp 750 ribu. Huda minta keputusan itu perlu dilakukan evaluasi.

Saya pada posisi tidak setuju. Saya tidak setuju dan kalau sudah diputuskan saya kira perlu dilakukan evaluasi, kata Huda saat dihubungi, Minggu (5/6/2022).

Huda kemudian memberikan sejumlah catatan. Huda menyinggung alasan Luhut yang menaikkan tarif tiket untuk menjaga kekayaan sejarah dan budaya Nusantara. Menurutnya, apabila alasannya demikian, kebijakan menaikkan harga tiket semestinya menjadi opsi terakhir.

Catatannya, yang pertama, pada konteks semangat dan spirit-nya oke, tapi pada konteks praktiknya saya pikir masih ada cara lain kalau konteksnya proteksi, dalam rangka memproteksi itu. Misalnya, jumlah wisatawannya yang dibatasi, di-limit pada konteks pengaturan jamnya, jumlahnya, dan seterusnya. Bukan menaikkan (tarif) tiketnya, ujar anggota Fraksi PKB itu.

Huda menilai kenaikkan tarif itu berisiko menjauhkan pemahaman masyarakat terkait pengetahuan situs budaya dan sejarah. Huda mendorong Candi Borobudur tetap menjadi destinasi yang dapat diakses sebanyak-banyaknya oleh wisatawan kita.

Catatan kedua, kalau ingin menjadikan Borobudur sebagai destinasi eksklusif, karena dalam konteks ini saya masih setuju Borobudur harus tetap menjadi destinasi yang bisa diakses sebanyak-banyaknya oleh wisatawan kita. Karena risiko ketika menjadi destinasi eksklusif risikonya adalah dia akan menjadi destinasi yang menjauhkan masyarakat dari pemahaman dan pengalaman pengetahuan spiritual, ujar dia.

Huda lantas meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), perwakilan pemerintah yang menjadi mitra kerja Komisi X DPR, dapat mengambil inisiatif terkait kebijakan itu. Dia mengatakan persoalan ini akan dibawa menjadi bahasan dalam rapat kerja DPR bersama Kemenparekraf.

Ya kita minta supaya ada diskusi dulu. Ada semacam konsultasi publik dulu dan saya kira Kemenparekraf bisa mengambil inisiatif, kata dia.

Itu mungkin bisa jadi salah satu materi nanti dalam raker (rapat kerja) kita saat sama Parekraf, imbuhnya.

Senada, anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Demokrat (PD) Putu Supadma Rudana menilai kebijakan soal harga tiket tersebut belum tepat lantaran daya beli masyarakat masih rendah saat ini. Dia mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

Kenaikan tiket Borobudur saat ini belum tepat, karena daya beli masyarakat masih rendah di fase endemi ini, katanya.

Pemerintah lebih baik mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dengan bijaksana, bukan menjauhkan masyarakat dari warisan luhur budaya kita, imbuhnya.

Putu mengingatkan jangan sampai kebijakan tarif baru tiket menaiki Candi Borobudur justru malah merugikan masyarakat sekitar khususnya para pelaku UMKM. Jangan sampai kenaikan tiket ini justru memberi dampak kerugian kepada masyarakat sekitar yang bergantung kehidupannya kepada kunjungan wisatawan, khususnya para pelaku umkm, ujar dia.

Simak selengkapnya soal penjelasan pihak TWC Borobudur di halaman berikutnya.