Elshinta.com - Sebanyak 260 perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Boyolali, JawaTengah menggelar rapat kerja di Gedung Panti Marhaen, Boyolali. Hal ini dilakukan guna menyikapi  musyawarah sebelumnya pada 2019 lalu. 

Ketua PPDI Boyolali Dartono menjelaskan yang dibahas dalam rapat kerja tahun ini adalah kebersamaan perangkat desa serta perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Kami sudah melakukan musyawarah pada tahun 2019 lalu. Namun semuanya belum bisa terealisasi. Makanya kami kembali menggelar musyawarah. Kami menyaring aspirasi dari perangkat desa lainnya, untuk melaksanakan program selama satu tahun. Dan gerakan yang kami lakukan adalah bersifat sosial kemasyarakatan, kata Dartono seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto, Sabtu (4/6).

Terkait anggaran dari pemerintah pusat yang sudah terserap sebanyak 65 hingga 75 persen dari jumlah anggaran. Rata-rata anggaran yang diterima di tiap desa di Kabupaten Boyolali sebesar 800 juta pertahun. Selama Pandemi, anggaran yang diterima digunakan untuk penanggulangan Covid-19 dan ketahanan pangan dan juga untuk infrastruktur jalan.

Sementara itu Ketua DPRD Boyolali, Marsono yang juga hadir dalam rapat kerja PPDI tersebut mengatakan, pihaknya mengapresiasi PPDI dalam langkah kebijakan. Sebab PPDI merupakan elemen penting. PPDI dapat membawa aspirasi para perangkat desa di seluruh kabupaten Boyolali.

Kami tak perlu tampung aspirasi setiap perangkat desa. Namun menampung cukup melalui persatuan perangkat desa, kata Marsono.

Lebih lanjut Marsono mengatakan, PPDI memiliki visi misi yang jelas dan bergerak dengan baik. Contohnya, gerakan PPDI di bidang ekonomi dan tak perlu campur tangan dari pemerintah daerah.

Mereka bisa mendirikan PPDI mart di Kecamatan Cepogo,atau wilayah Boyolali barat. Semoga dengan ini bisa berkembang dan kompak dan tetap terjaga kerukunannya. ucap Marsono.