PIKIRAN RAKYAT – Dana bantuan sosial atau bansos merupakan topik yang erat kaitannya dengan pencurian uang rakyat atau kasus korupsi.

Penggelapan dana bansos bahkan disebut sebut sebagai kasus luar biasa yang sulit dicari perbandingannya di Indonesia.

Baru-baru ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan temuan terkait penyaluran bansos yang terindikasi tak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp6,93 triliun.

Menjawab hal itu, Kementerian Sosial (Kemensos) mengatakan temuan BPK tersebut telah selesai ditindaklanjuti pihaknya dalam waktu lima hari.

Baca Juga: Tes Psikologi: Pilih Satu Kartu dan Temukan Pesan Khusus untuk Memulai Hari

Menurut Mensos, Tri Rismaharini, di Jakarta, Jumat, 3 Juni, temuan yang diserahkan BPK tersebut adalah temuan sementara yang biasa dilakukan untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial

“Jadi memang begitu, kami harus jawab, alhamdulillah selesai. Kita harus kerjakan satu minggu Alhamdulillah 5 hari kelar dan bisa diterima, kata Risma, sebagaimana dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Sabtu, 4 Juni 2022.

Risma meyakini, terkait predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian Sosial, pihaknya dapat menjawab temuan tersebut.

Baca Juga: Kemarahan China Bikin Amerika Serikat Berubah Sikap, Kini Tak Dukung Kemerdekaan Taiwan

“Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi dicek di lapangan apakah orangnya ada, (dibandingkan) dengan data BPK dan (data) kita, ucap Risma.