KPK terus menelusuri kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. KPK akan memeriksa perizinan di kawasan Malioboro.

Ini juga menjadi perhatian kami di KPK, apakah dalam proses perijinan sebelumnya itu juga ada deal seperti ini. Apa izin diberikan dengan melanggar perda. Nanti kita cek di sepanjang kawasan Malioboro, itu kan masuk kawasan cagar budaya, ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/6/2022).

Alex menjelaskan, nantinya KPK akan memeriksa bangunan atau hotel yang didirikan selama periode kepemimpinan Eks Walkot Yogyakarta Haryadi Suyuti. Hal itu guna memastikan ada atau tidaknya proyek lain yang menyimpang.

Artinya nanti bisa kita cek di Yogya itu kalo ada, misalnya ada bangunan hotel yang didirikan pada periode yang bersangkutan menjabat Wali Kota ternyata melanggar aturan, ya, nanti kita cek apakah ada sesuatu, ujarnya.

Adapun perizinan bangunan yang diperiksa KPK nanti terkait soal aturan pembatasan. Dalam aturan itu terkait soal kemiringan hingga ketinggian bangunan.

Di mana ada aturan-aturan pembatasan terkait dengan ketinggian, mau pun sudut kemiringan dari ruas jalan, ya itu sudut kemiringan dari ruas jalan itu 45 derajat, terang Alex.

Untuk diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022 Haryadi Suyuti (HS) sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap perizinan apartemen di Yogyakarta. Dalam kasus ini, KPK menyita uang senilai USD 27.258.

KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini, termasuk Haryadi. Adapun keempat tersangka itu ialah:

Pemberi

1. Oon Nusihono, Vice President Real Estate PT SA Tbk

Penerima

1. Haryadi Suyuti, Wali Kota Yogyakarta periode 2017 s/d 2022.
2. Nurwidhihartana, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta.
3. Triyanto Budi Yuwono, Sekretaris Pribadi merangkap ajudan HS.

Simak video 'KPK Duga Eks Walkot Yogya Terima Suap dari Penerbitan IMB Lain':

[Gambas:Video 20detik