YOGYA, KRJOGJA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap perijinan pembangunan Apartemen Royal Kedaton di kawasan Kemetiran Gedong Tengen Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022) petang. Haryadi menjadi tersangka bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, Nurwidhihartana, asisten pribadi Haryadi yakni Triyanto Budi Yuwono dan salah satu rekanan dari pihak ketiga.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan secara langsung kronologi kasus dugaan suap perijinan tersebut. Haryadi yang disebut sebagai walikota Yogyakarta 2017-2022 diketahui menerima dana suap untuk memuluskan proses pembangunan Apartemen Royal Kedaton di kawasan Kemetiran, Gedong Tengen Kota Yogyakarta.

“Ijin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan apartemen Royal Kedaton yang masuk wilayah cagar budaya, pada tahun 2019 lalu ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Proses tersebut berlanjut 2021 dan ada pendekatan intens dan diduga ada kesepakatan antara OS dan HS di antaranya HS berkomitmen mengawal pembangunan dan membayar sejumlah uang sepanjang pembangunan itu, ungkapnya.

Baca juga:

Haryadi Suyuti Resmi Tersangka Kasus Suap Izin Apartemen

Ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh Dinas Pekerjaan Umum ternyata ditemukan ketidaksesuaian di antaranya aturan tinggi bangunan dan derajat kemiringan dari ruas jalan. Namun, dinas tetap meloloskan ijin dengan rekomendasi dari HS.

“Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan barang bukti uang mata uang asing dollar Amerika 27.258 US Dollar yang dimuat dalam tas goodie bag, tandas Alexander Marwata.

KPK saat ini melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari terhitung sejak diumumkan Jumat (3/6/2022) hari ini. KPK masih akan melakukan pengembangan karena diduga masih terdapat kasus-kasus serupa di Kota Yogyakarta. (Fxh)