Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan sebelum penetapan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni, polemik mengenai kapan Pancasila dilahirkan selalu mengundang pergelumutan gagasan, bahkan hingga era reformasi. Menurutnya perdebatan Hari Lahir Pancasila dapat merujuk pada tiga peristiwa sejarah.

Pertama, tanggal 1 Juni 1945 pada saat Bung Karno menyampaikan pidato mengenai dasar negara dihadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Kedua, tanggal 22 Juni 1945 saat Panitia Sembilan, yang bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, mengemukakan rumusan Piagam Jakarta dalam sebuah rapat informal BPUPKI di kediaman Soekarno. Ketiga, tanggal 18 Agustus 1945, pada saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan konstitusi negara (UUD NRI Tahun 1945), dan rumusan sila-sila dalam Pancasila tercantum pada bagian Pembukaan.

Hiruk pikuk polemik mengenai penetapan hari lahir Pancasila pada akhirnya terhenti setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang ditetapkan setiap tanggal 1 Juni. Salah satu dasar penetapannya, bahwa pertama kali Pancasila diperkenalkan sebagai dasar negara adalah pada tanggal 1 Juni dan bahwa rumusan Pancasila yang disampaikan Soekarno sejak tanggal 1 Juni 1945, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan rangkaian proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara, ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (3/6/2022).

Dalam talkshow yang diselenggarakan DPP PERWANAS secara virtual di Jakarta, Ketua DPR RI ke-20 ini menyebut dengan berakhirnya polemik mengenai penetapan Hari Lahir Pancasila, memberikan ruang bagi seluruh elemen bangsa untuk berkontemplasi, bermawas diri, dan membangun kesadaran kolektif. Bahwa ada hal yang lebih fundamental untuk diperjuangkan, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dipahami, dihayati, diamalkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kelima sila dalam Pancasila saling berkaitan dan saling menjiwai satu sama lain. Memaknai Pancasila tidak mungkin dan tidak boleh dilakukan secara sepenggal-sepenggal, karena akan menimbulkan ketimpangan. Dari sejak awal kelahirannya, Pancasila dimaksudkan sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa yang mempersatukan kemajemukan, dan menjadi sumber jati diri bangsa, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa, jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini menilai untuk membumikan Pancasila bisa dilakukan dengan sederhana. Karena pada dasarnya nilai dalam Pancasila sudah hadir dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Misalnya saja bersikap ramah kepada sesama, memberikan bantuan kepada fakir miskin, serta mengedepankan musyawarah dalam memutuskan suatu persoalan. Dikatakan Bamsoet, sejatinya membumikan Pancasila adalah upaya 'menemukan kembali' nilai kegotongroyongan dalam berbagai aspek kehidupan sebagai sebuah bangsa.

Karenanya dalam memaknai Pancasila, tidak boleh sekadar ramai dalam diskusi namun sepi dalam pelaksanaan. Karena sebagai sebuah ideologi, Pancasila hanya akan bermakna ketika kehadirannya dapat dirasakan dalam setiap denyut nadi kehidupan masyarakat. Ia harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, agar tidak menjadi konsep yang hanya hidup di awang-awang, atau hanya menjadi hafalan rumusan sila-sila di luar kepala, pungkas Bamsoet.