RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua LSM Bioma Foundation Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmad Wijaya menilai positif progres pemerintah pusat yang akan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kaltim.

Pasalnya, ia menyebut, IKN Nusantara yang akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) bakal memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Penetapan IKN sebagai suatu katalis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Provinsi Kaltim, kata Akhmad di Sekretariat LSM Yayasan Bioma, Kota Samarinda, Kaltim, Kamis (2/6).

Berita Terkait : Sharing Pengalaman, Gus Halim dan Dubes China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pembangunan Desa

Menurutnya, program pemerintah yang ingin menjadikan kawasan Kaltim menjadi pusat pemerintahan seharusnya disambut positif oleh semua pihak, khususnya warga Kalimantan.

Selain itu, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal penting dipersiapkan sejak dini. Sehingga para generasi muda Indonesia, khususnya masyarakat Borneo bisa ikut andil dalam pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara.

Bahkan kata Akhmad, pihaknya sampai memiliki program yang bertujuan untuk pembinaan desa di Kutai Kartanegara. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan SDM lokal agar memiliki kemampuan daya saing demi kemajuan diri sendiri dan lingkungannya.

Berita Terkait : Kemenkeu Terbitkan Sukuk Program Pengungkapan Sukarela

LSM Bioma punya peran strategis untuk melakukan pendampingan dan pembinaan desa-desa di Kukar yang saat ini masuk kawasan deliniasi IKN, terutama misalnya dalam menyiapkan SDM masyarakat lokal, kemudian membangun komitmen kepada para pihak yang berkompeten dalam hal pelatihan SDM dan hal-hal non teknis lainnya, seperti dalam hal pengelolaan tata guna lahan, papar Akhmad.

Dikatakannya, kejayaan nusantara yang saat ini dikelola oleh pemerintah Indonesia memang merupakan bagian dari warisan para leluhur. Maka ketika pemerintah ingin memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan, sosok pemerhati budaya Kaltim, sekaligus peneliti masalah Sosial dan Lingkungan Hidup Kaltim tersebut mengaku senang. Bahkan ibarat, negara sedang pulang kampung ke masa lalu.

Keberadaan IKN di Kabupaten PPU dan Kabupaten Kukar, bisa dipandang ibarat kembali ke masa lalu, dimana  daerah Kutai Kartanegara merupakan daerah yang memiliki peradaban sejarah kerajaan tertua di Indonesia, bahkan sejarah raja-raja di Nusantara ini asal muasalnya dari Kukar, khususnya di Muara Kaman sebagai situs kerajaan Hindu Mulawarman, terangnya.

Berita Terkait : Buka Rakernas Forsesdasi, Sekjen Kemendagri Tekankan ASN Laksanakan Tugas Pelayanan

Lebih lanjut, IKN Nusantara bisa menjadi instrumen bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Kalimantan. Karena menurut Akhmad, sejauh ini banyak masyarakat di Kalimantan yang cenderung kurang mendapatkan perhatian dan sentuhan dari pemerintah pusat.

Sisi positif IKN lainnya, yakni perlunya masyarakat Kaltim untuk mengkapitalisasi isu IKN ini dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim. Khususnya di Kabupaten Kukar dan PPU. Karena selama ini masyarakat Kukar dan PPU kurang diperhatikan atau kurang terpantau keberadaannya oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, dengan IKN, masyarakat Kaltim menjadi lebih diperhitungkan atau diperhatikan oleh pemerintah pusat, mengingat Provinsi Kaltim sebagai daerah penyumbang devisa nasional yang cukup besar, namun ironisnya sarana desa-desanya tidak memiliki infrastruktur jalan yang layak, sehingga sudah semestinya  daerah-daerah pelosok di Kaltim, lebih khususnya di Kukar dibangun infrastruktur jalan yang memadai, sambungnya. ■