JAKARTA, iNews.id - Kenaikan biaya penyelenggaraan haji yang diputuskan Arab Saudi secara mendadak atau H-5 dari keberangkatan jemaah haji kloter pertama, membuat kaget Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan juga Komisi VIII DPR. Arab Saudi diminta bisa melibatkan negara lain.

Kenaikan ini menyebabkan negara harus mengambil dana manfaat dari dana haji dan dana efisiensi haji yang ada di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp1,5 triliun.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengusulkan agar pemerintah Arab Saudi harus melibatkan Indonesia, atau setidaknya negara-negara pengirim jemaah haji dalam pembahasan penyelenggaraan ibadah haji di Saudi.

Kalau saya mengusulkan harus, kalau oke tidak bisa umpamanya ayo beberapa negara yang menjadi pelopor. Supaya Saudi itu memberi ruang bagi negara-negara pengirim jamaah haji untuk diikut sertakan, kata Marwan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (3/6/2022). 

Menurut politikus PKB ini, memang saat ini Arab Saudi menyampaikan kenaikan biaya otoritas negaranya. Tetapi perlu diingat juga bahwa haji merupakan ibadah untuk umat Islam secara keseluruhan.

Memang kalau sekarang Saudi mengatakan bahwa itu negara dia, padahal hak untuk melaksanakan ibadah haji itu untuk umat Islam, kata Marwan.

Harus ada proses kompromi dari berbagai biaya yang muncul dalam pelaksanaan ibadah haji dan tidak tiba-tiba ada penambahan biaya mencapai sekitar SAR 4.300 per jemaah.

Nah, etika itu harus ada kesinambungan antara hak melaksanakan ibadah dan biaya yang muncul yang harus ada kompromi dan tidak tiba-tiba langsung masyair dan ditambah SAR 4.300 itu luar biasa, katanya. 

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mendorong Pemerintah Indonesia menyampaikan surat keberatan kepada Pemerintah Arab Saudi atas kenaikan sepihak yang diumumkan jelang pemberangkatan jemaah haji.

Kami berharap pemerintah bisa menyampaikan rasa keberatannya secara resmi merespons kebijakan Saudi, usul Bukhori dalam keterangannya.

Politisi PKS ini meminta Arab Saudi menunjukan sikap penghormatan terhadap negara-negara yang konsisten membantunya dalam haji. 

Pemerintah Indonesia dapat mengajak negara lain untuk menyampaikan rasa keberatannya secara kolektif mengingat kebijakan paket Masyair juga berlaku bagi negara lain. Minimal tiga negara sehingga pesan tersebut dapat direspons secara memadai, kata politikus PKS ini.

Sebelumnya diberitakan, Komisi VIII DPR RI dan Menag telah menyepakati besaran rata-rata BPIH 1443H/2022M per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp81,7 juta yang terdiri dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) per jemaah sebesar Rp39,8 juta dan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji per jemaah sebesar Rp41 juta.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq