IDXChannel - Pemerintah Arab Saudi secara mendadak atau H-5 keberangkatan jamaah haji Indonesia, memutuskan untuk menaikkan biaya penyelenggaraan haji. 

Hal ini membuat kaget Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan juga Komisi VIII DPR RI. Hal ini menyebabkan negara harus mengambil dana manfaat dari dana haji dan dana efisiensi haji yang ada di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp1,5 triliun.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengusulkan agar pemerintah Arab Saudi harus melibatkan Indonesia, atau setidaknya negara-negara pengirim jemaah haji dalam pembahasan penyelenggaraan ibadah haji di Saudi.

Kalau saya mengusulkan harus, kalau oke tidak bisa umpamanya ayo beberapa negara yang menjadi pelopor, supaya Saudi itu memberi ruang bagi negara-negara pengirim jamaah haji untuk diikut sertakan, paling tidak tidak hanya berkaitan dengan hukum-hukum ibadah, tetapi proses pun diikutkan, sehingga segala sesuatu yang muncul pembiayaan, negara-negara pengirim akan faham itu, kata Marwan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (3/6/2022)

Menurut politikus PKB ini, memang saat ini pihak Arab Saudi menyampaikan bahwa itu merupakan negaranya, sehingga terkait penyelenggaraan haji ini menjadi otoritas dari pemerintahan Arab Saudi, tetapi perlu diingat juga bahwa haji merupakan ibadah untuk umat Islam secara keseluruhan.

Memang kalau sekarang saudi mengatakan bahwa itu  negara dia, padahal hak untuk melaksanakan ibadah haji itu untuk umat Islam, tukas Marwan.

Sehingga, kata dia, ada proses kompromi dari berbagai biaya yang muncul dalam pelaksanaan ibadah haji dan tidak ujug-ujug ada penambahan biaya mencapai sekitar SAR 4.300 per jemaah.

Nah, metika itu harus ada kesinambungan antara hak melaksanakan ibadah dan biaya yang muncul yang harus ada kompromi dan tidak tiba-tiba langsung Masyair dan ditambah SAR 4.300 itu luar biasa, ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI  Bukhori Yusuf mendorong Pemerintah Indonesia menyampaikan surat keberatan kepada Pemerintah Arab Saudi atas kenaikan sepihak yang diumumkan jelang pemberangkatan jemaah haji.

Kami berharap pemerintah bisa menyampaikan rasa keberatannya secara resmi merespons kebijakan Saudi menetapkan harga paket Masyair dengan angka yang kami nilai tidak wajar. Apalagi, angka-angka ini muncul setelah tandatangan kontrak selesai dilakukan. Penyampaian surat keberatan tersebut semata-mata untuk menunjukan sikap tegas pemerintah membela jemaah hajinya sekaligus peringatan terhadap Arab Saudi agar di masa mendatang berkomitmen untuk menepati kesepakatan yang telah disetujui bersama, usul Bukhori dalam keterangannya.

Politisi PKS ini meminta Arab Saudi menunjukan sikap penghormatan terhadap negara-negara yang konsisten membantunya dalam menyukseskan penyelenggaran ibadah haji. Dia juga berharap Arab Saudi menjaga pandangan positif negara-negara lain, khususnya yang menyumbangkan jemaah hajinya, agar tetap merasa nyaman dalam menjalin hubungan kerja sama dengannya.

Pemerintah Indonesia dapat mengajak negara lain untuk menyampaikan rasa keberatannya secara kolektif mengingat kebijakan paket Masyair juga berlaku bagi negara lain. Minimal tiga negara sehingga pesan tersebut dapat direspons secara memadai, tegas politikus PKS ini.

Sebelumnya diberitakan, Komisi VIII DPR RI dan Menag telah menyepakati besaran rata-rata BPIH 1443H/2022M per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp 81,7 juta yang terdiri dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) per jemaah sebesar Rp 39,8 juta dan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji per jemaah sebesar Rp 41 juta. (RAMA)