Keyakini ini didasarkan pada syarat minimal untuk lolos verifikasi yang sudah terpenuhi di seluruh tingkatan kepengurusan di wilayah Sumatera Utara.

Ketua DPW PSI Sumut, Nezar Djoeli mengatakan, saat ini kepengurusan mereka sudah terbentuk di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kemudian di masing-masing kabupaten/kota, kepengurusan mereka juga sudah terbentuk di lebih dari 50 persen dari total kecamatan yang ada.

Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD.

“Kita sudah tebentuk di 33 kabupaten kota, keterwakilan perempuan 30 persen, dan aturan lainnya, jelas Nezar Djoeli kepada Kantor Berita RMOLSumut, Kamis (2/6).

Nezar Djoeli menambahkan, jajaran kepengurusan dari DPP PSI juga sangat fokus dalam mempersiapkan verifikasi. Terbaru, Sekretaris Dewan Pembina DPP PSI turun ke Sumut untuk memastikan seluruh syarat verifikasi sudah terpenuhi.

“Beliau datang dalam rangka persiapan dan pengecekan data verifikasi PSI Sumut, ujarnya.

Verifikasi partai politik menjadi keharusan bagi partai politik yang belum memenuhi ambang batas parliamentary threshold (PT). Sejauh ini hanya 9 partai politik yang sudah lolos PT sehingga tidak perlu diverifikasi untuk Pemilu 2024.

Mereka adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).