RM.id  Rakyat Merdeka - Pemprov Jawa Tengah (Jateng) memberikan bantuan dana kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD Jateng. Penandatanganan dan penyerahan berita acara pencairan bantuan keuangan dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan sembilan pimpinan parpol di Ruang Rapat A2, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis (2/6).

Sembilan Parpol tersebut adalah PKS, PPP, Partai Gerindra, PDIP, PKB, Partai Golkar, Partai NasDem, PAN, dan Partai Demokrat. Ganjar mengatakan, bantuan dana parpol ini penting untuk menggerakkan mereka. Mengingat partai politik mempunyai fungsi yang penting.

Berita Terkait : Pemkot Bekasi Siap Rogoh Kocek Rp 100 Juta Untuk Pembangunan Masjid Di Jati Murni

“Kawan partai politik pasti sudah siap. Ya memang, bantuan inilah yang diperlukan untuk menggerakkan partai. Dari sisi kacamata pemerintah, tentu berharap bantuan bermanfaat, kata Ganjar, usai kegiatan, seperti keterangan Diskominfo Jateng.

Politisi PDIP ini menambahkan, bantuan itu akan berguna untuk partai, karena mereka mempunyai fungsi menyalurkan, menghimpun aspirasi, dan sumber rekrutmen kader. “Maka istilah saya sampaikan, mudah-mudahan dengan bantuan ini, partai-partai akan bisa menggunakan anggaran ini dengan seluruh program yang sudah dibuat, imbuhnya.

Berita Terkait : Bupati Zaki Kenalkan Mobil Tanpa Awak Pertama Di Indonesia

Ganjar berharap, akan banyak masyarakat yang datang kepada partai untuk menyampaikan aspirasi. Bisa disampaikan melalui kadernya, baik yang ada di DPR ataupun parlemen yang ada di eksekutif. “Proses inilah yang kemudian dengan anggaran yang tidak terlalu banyak, bisa membantu partai dalam melakukan agregasi politik, ucapnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah Haerudin menyampaikan, bantuan dana partai politik ini diperuntukkan bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD. Jadi, ada sembilan parpol. Jumlahnya sesuai dengan suara yang ada.

Berita Terkait : Erick: Nilai-nilai ESQ Jadi Pondasi Untuk Kita Semua

“Hitungannya satu suara Rp 1.200. Jumlah totalnya itu Rp 20,36 miliar, jelasnya, seusai kegiatan.

Haerudin menambahkan, anggaran itu berasal dari APBD dalam pos Bantuan Keuangan Partai Politik, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan SK Gubernur. Bantuan diberikan 60 persen untuk pendidikan politik, dan 40 persen untuk strategi kebutuhan organisasi masing-masing.■