PANGKALAN KERINCI – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan, Carles S.Sos mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak. Tak hanya masyarakat, anggota DPRD, PNS maupun non PNS juga diminta untuk taat pajak.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui perangkat daerah terkait berupaya memaksimalkan potensi pemasukan pajak dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Penerimaan PBB-P2 diharapkan dapat dimaksimalkan, dalam usaha untuk peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak, guna mendukung pembangunan daerah.

Tentu, kita mengajak semua untuk mendukung kebijakan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan ini, salah satunya PBB-P2 ini, kata Carles, Kamis (2/6/2022).

Terkait terbitnya Surat Edaran Bupati Pelalawam Nomor: 973/BPKAD/173 tentang optimalisasi PBB-P2 di lingkungan Pemkab Pelalawan bahwa setiap anggota DPRD, PNS maupun non PNS untuk mendaftarakan minimal 1 wajib pajak, menurut dia, kebijakan tersebut harus didukung oleh semua pihak.

Kebijakan ini juga diharapkan mendorong kesadaran seluruh pegawai untuk taat membayar pajak, sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Tentunya, PAD juga meningkat, ujar Carles.

Ditegaskannya, Komisi III DPRD Pelalawan akan mendorong pemerintah kabupaten melalui perangkatnya untuk terus menggali potensi PAD yang belum terserap.

Kami, akan terus mendorong pemerintah kabupaten melalui Satker yang menjadi mitra Komisi III DPRD Pelalawan untuk memaksimalkan PAD yang belum terserap, terang dia.

Berita Sebelumnya:
- Optimalisasi PBB-P2, Pemkab Pelalawan Ajak Pegawai Jadi Duta Pajak, Ini Strateginya

Bahkan, jelas politisi PDIP itu, komisinya sudah menjadwalkan pertemuan dengan mitra kerjanya, terkait potensi-potensi pemasukan bagi daerah yang belum tergali.

Pada hakikatnya pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai jenis pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, tandasnya, kepada GoRiau.com.***