Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Mendagri Tito di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, 2 Juni 2022, pada acara Penganugerahan Realisasi APBD dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022. Adapun tema yang diangkat dalam Rakornas yaitu Percepatan Realisasi APBD dan Peningkatan Penggunaan Produksi dalam Negeri.
Terdapat empat kategori penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, yakni Realisasi Pendapatan Daerah tertinggi, Realisasi Belanja Daerah Tertinggi, Realisasi Peningkatan PAD tertinggi, dan Realisasi Program Taspen (Taspen Award).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Untuk setiap kategori diberikan masing-masing kepada lima pemerintah provinsi, lima pemerintah kabupaten, dan lima pemerintah kota.
Uang merupakan darahnya sebuah organisasi, sehingga bisa dipastikan organisasi tidak akan bisa berjalan jika tidak ada uang. Namun demikian, uang yang dimiliki sebuah organisasi harus direalisasikan dengan baik. Dimulai dari tahap perencanaan dan penyalurannya dan pertanggungjawabannya, sehingga dengan demikian organisasi bisa berjalan secara berkesinambunagn dan baik pula. Uang ini penting, dan sudah menjadi anatomi sentral sebuah organisasi, kata Mendagri Tito Karnavian, dalam kata sambutannya.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Kepri H Ansar Ahmad mengaku senang dan berterima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, mulai dari para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran staf yang bekerja dengan baik merealisasikan APBD Kepri tahun 2021.
Artinya, tim kita telah berjalan dengan baik, sehingga strategi yang kita terapkan dijalankan oleh semua OPD. Penghargaan ini hasil kerja sama kita semua. Kita sudah mendapatkan penghargaan ini, tugas kita selanjutnya adalah memertahankannya dari tahun ke tahun, kata Ansar.
Sebagai informasi, APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 adalah sebesar Rp3.918 triliun dengan realisasi pendapatan Rp3.809 triliun, atau 98,85 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.854 triliun, dan realisasi belanja Rp3.703 triliun atau sebesar 94,52 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.918 triliun.
Sedangkan realisasi pembiayaan sebesar Rp64.454 miliar atau sebesar 99,91 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp64.513 miliar. Dengan jumlah silpa audited tahun anggaran 2021 sebesar Rp170.514 miliar (LHP-BPK tahun 2021).
Strategi Percepatan Penyerapan Realisasi APBD
Gubernur Kepri H Ansar Ahmad yang pernah menjabat sebagai Bupati Bintan selama dua periode dan mantan anggota DPR RI ini mengaku menerapkan berbagai strategi dalam rangka Percepatan Penyerapan Realisasi APBD.
Gubernur Kepri H Ansar Ahmad (Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Strategi tersebut yaitu dimulai dengan memperkuat aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan yang berkesinambungan, dan membawa manfaat bagi petumbuhan ekonomi daerah.
Kalau bicara APBD, kita bicara proses yang panjang. Mulai dari perencanaan, menentukan pilihan-pilihan prioritas. Apalagi pada masa pandemi covid-19 kemarin. Penanganan covid dan pemulihan ekonomi menjadi prioritas kita, kata Gubernur Ansar.
Strategi berikutnya ialah mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan seperti penyerahan DPA lebih awal, penunjukan pejabat pengelola keuangan seperti PA,KPA,PPTK, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK-SKPD, dan lainnya.
Saya selalu tekankan kepada jajaran OPD agar terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dengan cara mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, atau lakukan lelang dini, terutama untuk pekerjaan fisik, kata Ansar.
Hal tersebut tentunya dilakukan setelah ranperda APBD mendapat Persetujuan dari DPRD. Tujuannya agar bisa selesai tepat waktu.
Strategi lainnya yang diterapkan adalah mempercepat penyaluran anggaran dengan melakukan pembayaran pekerjaan secara terjadwal dan sesuai tahapan pembayaran (termin) berdasarkan progres pekerjaan.
Kemudian, percepatan penyelarasan SIPD dengan menyesuaikan proses penganggaran dan penatausaahaan berbasis SIPD yang diasistensi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Tak hanya itu, rapat evaluasi pun dilakukan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh OPD, sehingga jika ada kendala dalam pelaksanaannya bisa segera dicarikan solusi secara cepat.
Sebisa mungkin kita meminta agar tidak ada OPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada penghujung tahun, terutama OPD yang memiliki kegiatan pekerjaan fisik, ujar Gubernur Ansar.
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
2022, Fokus Pemulihan Ekonomi
Pandemi covid-19 mulai landai tahun ini. Gubernur Ansar dan jajarannya akan mulai memfokuskan perhatian pada upaya pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi tersebut salah satunya diutamakan pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Tahun 2022, pandemi mulai landai. Fokus kita recovery ekonomi di tengah masyarakat. Stimulus yang telah kita berikan kepada masyarakat untuk membangun, memberdayakan UMKM akan kita kembangkan. Termasuk bantuan modal usaha tanpa bunga dari pemerintah daerah, kerja sama dengan bank daerah, serta meningkatkan kualitas produk UMKM, kata Gubernur Ansar.
Berbagai stimulus akan diberikan kepada para pelaku usaha untuk mendorong kebangkitan perekonomian. Tak hanya berupa bantuan modal, stimulus tersebut termasuk soal kemudahan birokrasi.
Kita akan berikan stimulus kepada pelaku usaha industri dalam bentuk percepatan dan kemudahan birokrasi. Karena bicara soal stimulus bukan hanya soal fiskal, tapi juga soal pelayanan birokrasi yang baik, cepat, tepat, efisien, murah, dan mudah. Itu juga merupakan stimulus ekonomi yang kita berikan. Mudah-mudahan kita bisa mengukir prestasi yang lebih baik, ujarnya.
(ROS)
