Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dicecar soal adanya penyelewengan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) pesantren saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Menag Yaqut menegaskan ke jajarannya tak ada toleransi terkait hal tersebut.

Nah terkait dengan penyimpangan-penyimpangan, bapak ibu sekalian, terutama BOP kami tidak ada toleransi, kami sampaikan ke jajaran zero toleransi atas penyimpangan-penyimpangan baik itu pemotongan, pungutan, atau apa pun namanya baik itu di BOP masa lalu yang sekarang diributkan kembali yang sebenarnya secara historis saling terputus, kata Yaqut dalam rapat, Kamis (2/6/2022).

Yaqut tidak mengetahui soal dugaan adanya penyelewengan BOP pesantren. Meski begitu, dia mengaku tetap akan menindaklanjuti persoalan itu.

Jadi secara kesejarahan ini saya nggak ngerti nih BOP. Tapi biar lah orang lain yang berpesta saya yang mencuci piring. Tidak ada masalah karena konsekuensi, ucapnya.

Lebih lanjut, Menag Yaqut kembali menegaskan tidak ada toleransi terkait penyelewengan BOP atau pungutan yang dilakukan oknum Kemenag. Dia memastikan akan melaporkan sendiri jika ada temuan tersebut.

Saya sudah sampaikan zero toleransi, saya tidak mau ada toleransi apapun beberapa hal bisa beberapa kali. Pak ketua secara personal sampaikan ke kita dan saya akan saya sendiri yang akan melaporkan jajaran Kemenag jika melakukan pelanggaran-pelanggaran ya, seperti pemungutan atau apapun namanya. Pelajaran terhadap BOP saya kira cukup menyakitkan tidak boleh diulang, ujarnya.

Yaqut menekankan kalau pesantren paling membutuhkan BOP. Dia lantas mendukung jika pelaku penyelewengan dana BOP dihukum setimpal.

Betul bahwa madrasah betul bahwa TPG ponpes itu adalah lembaga-lembaga yang paling membutuhkan, jangan mereka membutuhkan anggaran paling sedikit masih harus dipotong saya kira itu kejam. Saya kira kalau harus dihukum setimpal ya sudah pantas lah itu, ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyinggung soal penyelewengan dana BOP pesantren dalam rapat. Yandri menyebut kasus itu tengah menjadi sorotan saat ini.

Pengelolaan anggaran dan program di Kementerian Agama Republik Indonesia yang mendapat sorotan publik hari ini tentang banyak hal, Pak Menteri, di antaranya BOP dan BOS. Untuk BOP pesantren, ditemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai oknum, kata Yandri saat membuka rapat kerja di ruang Komisi VIII DPR RI, gedung MPR/DPR, Jakarta.

Yandri mengatakan temuan penyelewengan dana BOP itu banyak beredar di YouTube. Dia menyoroti salah satunya banyak pesantren fiktif yang menerima dana BOP.

Penyimpangan BOP itu di antaranya adalah pesantren fiktif. Ini banyak terjadi, yaitu tidak banyak pesantren tapi tetap mendapatkan bantuan ini karena kadang-kadang berdasarkan kertas saja, Pak Menteri, ujarnya.

Karena ada izinnya, di situ diatur sedemikian rupa, tidak dicek, akhirnya yang ada gedungnya tapi tidak pakai kertas nggak dapat bantuan. Yang ada kertasnya nggak ada gedungnya dapat bantuan, Pak. Ini perlu kita perhatikan secara serius, tambahnya.