Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto meminta klarifikasi kepada Polri, terkait kembalinya AKBP Raden Brotoseno di Polri. Benny mengatakan keputusan tak memecat AKBP Brotoseno terjadi pada era Kapolri sebelum Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kami dari Kompolnas meminta klarifikasi, kemudian juga kejelasan mengenai penanganan kasus AKBP Brotoseno berikut penempatannya. Perlu saya sampaikan bahwa keputusan sidang kode etik ini tanggal 13 Oktober 2020, jadi itu era sebelum Pak Listyo Sigit, kata Benny pada Kamis (2/6/2022).

Benny menuturkan keputusan di sidang kode etik telah bersifat inkrah. Di mana, AKBP Brotoseno telah menjalani sanksi sesuai keputusan majelis di sidang kode etik.

Kemudian ini sudah inkrah, dengan sanksi yang diberikan adalah berhenti selama satu tahun, permintaan maaf dalam sidang maupun secara tertulis kepada Kapolri. Kemudian juga dialihtugaskan tidak dapat itu, nah ini sudah dilaksanakan oleh yang bersangkutan, ujar Benny.

Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ini ketika sidang kode etik ada rekomendasi dari atasan untuk tidak diberhentikan, karena masih dibutuhkan dan dinilai berprestasi, imbuh Benny.

Benny menuturkan hal ini menjadi pelajaran untuk Polri, agar ke depan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan di sidang kode etik. Benny menyebut Polri perlu peka.

Polri perlu peka ya terhadap bagaimana, kemudian antisipasi, kenapa? Ini jadi isu yang sensitif. Karena ini juga menjadi kejahatan serius yang sangat disorot oleh publik, ketika putusannya ringan saja kita sudah lihat di media, ketika pengadilan mutus ringan saja sudah ribut, jelas Benny.

Oleh sebab itu, menurut kami ke depan Polri perlu lebih hati-hati ketika sidang kode etik dilaksanakan. Kasus-kasus yang terpidananya korupsi itu perlu mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar citra Polri tidak terbawa, sambung purnawirawan ini.