TIMESINDONESIA, JAKARTA – Direktur Pencegahan BNPT RI, Ahmad Nurwakhid mendorong pemerintah RI menerbitkan regulasi yang membahas seputar larangan penyebaran paham radikalisme dan anti-Pancasila.

Dia menjelaskan aparat kepolisian sangat kesulitan menindak setiap kelompok radikal yang melakukan kampanye terbuka, seputar ajaran mereka. Dia ingin penegakan hukum Indonesia berjalan beriringan dengan aturan hukum yang kuat. 

Dia juga mengakui, saat ini petugas sangat kesulitan mencari referensi penegakan hukum dan penertiban kepada kelompok Khilafatul Muslimin. Dia ingin ke depan kejadian tersebut tidak terulang kembali dan menjadi atensi khusus bagi pemerintah.

Polri memang tidak bisa bertindak karena belum ada regulasi yang melarang penyebaran ideologi mereka, kata Direktur Pencegahan BNPT RI, Ahmad Nurwakhid di Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Dia menjelaskan BNPT berharap regulasi terkait larangan penyebaran semua ideologi yang bertentangan dengan Pancasila bisa segera disusun. Tak hanya ekstrem kiri, tapi juga ideologi yang dianggap dapat melahirkan terorisme.

BNPT memandang perlunya perangkat regulasi yang melarang penyebaran semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa Pancasila baik ekstrem kanan dan kiri serta ekstrem lainnya, ujarnya.

Dia menilai regulasi ini penting diterbitkan, salah satunya alasannya sebagai landasan dalam menindak individu dan kelompok yang melakukan penyebaran ideologi anti-Pancasila.

Menurutnya, BNPT dan Polri sejauh ini hanya dapat memonitor pergerakan kelompok Khilafatul Muslimin. Upaya itu, kata dia, sudah dilakukan sebelum konvoi seruan Khilafah itu dilakukan beberapa waktu lalu. Juga menjadi sangat penting sebagai dimensi pencegahan terhadap ideologi yang bisa mendorong lahirnya aksi teror, pungkas Ahmad Nurwakhid.

**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.