Setelah sempat menggelar demonstrasi di Jakarta beberapa pekan lalu selama dua hari, KRL-KKN pada Rabu kemarin (1/6) menggelar aksi Mimbar Kampus Menuju Musyawarah Rakyat di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Sekitar 350 gabungan elemen masyarakat berkumpul selama empat jam untuk menyampaikan aspirasi dari para petani, korban tambang, akademisi, dan sejumlah elemen mahasiswa.

Mimbar kampus ini dihadiri sejumlah akademisi diantaranya Ubedilah Badrun dan Anthony Budiawan.

Didi dari Forum Masyarakat Marunda menyampaikan dalam aspirasinya terkait kerusakan pernapasan masyarakat Marunda akibat ulah pengelola tambang batubara yang debu batu baranya menyelimuti masyarakat Marunda.

Tidak sedikit warga Marunda yang terkena infeksi saluran pernapasan akut, ini semua ulah oligarki, ujar Didi dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Kamis (2/6).

Selain itu, Ade Toha yang mewakili Forum Masyarakat Petani Cilangkap Maja, Lebak, Banten, menyampaikan harapan besarnya dari mimbar kampus menuju musyawarah rakyat ini.

Melalui mimbar kampus ini, aspirasi penderitaan kami didengar oleh orang-orang kampus, mudah mudahan pada waktunya musyawarah rakyat terjadi, ucapnya.

Secara bergantian elemen mahasiswa dari Front Millenial Jabodetabek (FMJ), HMI MPO, Karat, Komando, perwakilan kampus dari UNJ, UPN, Unpam, Mustopo, UMJ,  Atmajaya, IISIP, UIN, UIC menyampaikan pandanganya.

Secara umum, elemen mahasiswa ini menyampaikan keprihatinanya dengan kondisi saat ini, baik dari sisi ekonomi, hukum, hingga politik.

Elemen rakyat lainya seperti emak-emak Melati Indonesia, Majelis Penderitaan Rakyat (MPR), Komunitas Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU) juga turut menyampaikan aspirasinya.

Pada bagian akhir mimbar kampus, seluruh peserta merangsek bergerak ke Jalan Pemuda, Rawamangun, dan berorasi di jalan untuk mengingatkan kepada publik bahwa Indonesia dalam masalah besar.

Dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan oleh Thoriq dari Front Millenial Jabodetabek (FMJ), disampaikan soal merajalelanya KKN di Istana dan DPR.

Kedua lembaga itu dinilai sudah tidak memiliki legitimasi.

Karena KKN merajalela terjadi dimana-mana, baik di DPR maupun Istana dan jalanya negara dikendalikan oligarki maka DPR dan Istana sudah tidak lagi memiliki legitimasi, katanya.

Oleh karenanya layak membubarkan diri atau jika tidak membubarkan diri rakyat berhak membubarkan DPR dan orang - orang yang ada di Istana demi kepentingan kebaikan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia pungkas Thoriq.