Gus Mufa mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), yakni penurunan angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada periode tersebut mencapai 313,13 ribu jiwa. Penurunan itu berhasil mengoreksi angka kemiskinan Jatim dari 4,57 juta jiwa (11,40 persen) menjadi 4,25 juta jiwa (10,59 persen) atau turun 0,81 persen.

“Ini fakta, Ibu Gubernur berhasil menurunkan kemiskinan di Jawa Timur. Bahkan kalau melihat data BPS, penurunan kemiskinan di Jatim sangat signifikan. Tertinggi secara nasional. Ini membawa harapan positif seiring melandainya Covid-19, tuturnya.

Anggota DPRD Jatim asal daerah pemilihan Jember dan Lumajang ini mengingatkan, persoalan kemiskinan jangan dijadikan polemik, apalagi saling menyalahkan. Sebab, ini persoalan bersama yang harus dicarikan solusi yang tepat.

Menurutnya, tidak tepat kalau persoalan kemiskinan hanya dibebankan hanya pada gubernur. Sebab, banyak instrumen yang terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Para pengkritik itu harusnya juga memberi solusi, sehingga fair. Kalau bagi Fraksi Gerindra, Gubernur sudah on the track, tukasnya.

Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini menyampaikan, jika dalam persoalan kemiskinan ini harus ada sinergitas bersama. Tak hanya tugas eksekutif dan legislatif saja. Tapi juga harus ada perhatian dari pihak pemerintah pusat, khususnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Dia mencontohkan perihal adanya beberapa PTPN (PT Perkebunan Nusantara) yang merupakan milik dari BUMN. Mereka ini menguasai ribuan hektare perkebunan yang ada di Jatim.

Maka dari itu, ia meminta agar pihak BUMN khususnya PTPN yang ada di Jatim tak diam saja melihat kemiskinan. Mereka harus sebisa mungkin membantu masyarakat miskin. Semisal membantu petani yang tak memiliki lahan melalui dana CSR-nya.

“Bagaimana kita menyentuh mereka jika tak ada sinergitas dari BUMN. Saya agak tertawa kalau kemiskinan hanya dibebankan ke gubernur, pungkasnya. [tok/but]