Kami berharap pemerintah bisa menyampaikan rasa keberatannya secara resmi merespons kebijakan Saudi menetapkan harga paket masyair dengan angka yang kami nilai tidak wajar. Apalagi, angka-angka ini muncul setelah tandatangan kontrak selesai dilakukan, kata anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Juni 2022.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan surat keberatan tersebut semata-mata untuk menunjukkan ketegasan pemerintah membela jemaah. Sekaligus, peringatan terhadap Arab Saudi agar di masa mendatang berkomitmen untuk menepati kesepakatan yang telah disetujui bersama.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ia meminta Arab Saudi menunjukan penghormatan terhadap negara-negara yang konsisten menyukseskan penyelenggaran ibadah haji. Hal itu diperlukan untuk menjaga kenyamanan dalam menjalin hubungan kerja sama terkait penyelenggaraan rukun Islam ke-5 itu.
Pemerintah Indonesia dapat mengajak negara lain untuk menyampaikan rasa keberatannya secara kolektif mengingat kebijakan paket masyair juga berlaku bagi negara lain. Minimal tiga negara sehingga pesan tersebut dapat direspons secara memadai, ungkap dia.
Baca: Kemenag Diminta Rangkul OKI untuk Protes Penambahan Biaya Haji
Bukhori mengatakan keputusan sepihak Arab Saudi itu menimbulkan kerisauan jemaah. Serta, berpengaruh terhadap sistem penyelenggaran haji di Indonesia.
Dengan adanya model paket (masyair) ini jelas mengguncang sistem dan keberlanjutan pembiayaan haji kita. Kecuali BPKH dapat melakukan usaha-usaha tertentu yang sifatnya extraordinary untuk memperkuat pembiayaan haji yang berkelanjutan, sebut dia.
Indonesia memang berhasil menutup pembiayaan pelayanan masyair senilai Rp21 juta per jemaah dari nilai manfaat dan dana efisiensi. Namun, hal itu berdampak pada ketimpangan distribusi nilai manfaat yang diterima jemaah haji yang akan berangkat tahun ini dengan biaya yang sudah disetorkan.
Secara proporsi sangat berat jika model pembiayaan seperti ini dipertahankan karena akan mengancam keberlanjutan pembiayaan haji untuk 30 tahun mendatang, ujar dia.
(AGA)
