Cyberthreat.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya untuk terus membangun ekosistem digital yang aman dan inklusif.

Menurutnya, di tengah berbagai disrupsi digital yang tengah dihadapi saat ini, pemerintah terus fokus membangun ruang digital yang adil, inklusif, aman, dan mudah diakses terutama bagi kelompok rentan. 

Penyediaan peluang bagi kelompok rentan tersebut, serta optimalisasi peran teknologi digital dan ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi, menjadi salah satu gagasan yang diajukan pemerintah Indonesia dalam G20 Digital Minister’s Declaration. 

“Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi dan kemampuan digital yang melibatkan kelompok minoritas dan kelompok rentan di seluruh Indonesia, kata Johnny dalam keterangan pers, Selasa (31 Mei 2022).

Ia menyebutkan, pihaknya telah menerapkan tiga upaya untuk mencegah penyalahgunaan platform dan teknologi digital berupa penyebaran konten dan aktivitas online yang berbahaya. Langkah pertama ialah pemutusan konten negatif yang melanggar hukum. 

Pemutusan konten negatif ditindak berdasarkan laporan dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun temuan dari tim Kominfo. Hingga saat ini, sudah ada 2,9 juta konten negatif yang telah diputus aksesnya.

“Dari 2,9 juta konten negatif tersebut, 1,7 di antaranya berupa situs negatif, serta 1,2 juta merupakan konten negatif yang beredar di media sosial, kata Johnny.

Kedua, Kementerian Kominfo secara proaktif melakukan penanggulangan hoaks. Pihaknya bekerja sama dengan media dan pers, industri digital, hingga masyarakat umum untuk mengklarifikasi hoaks dan disinformasi. Bahkan, pemerintah juga mengorkestrasi komunikasi publik yang positif dan efektif sebagai kontra-narasi atas hoaks yang beredar di internet.

Ketiga, dilakukannya literasi digital kepada berbagai kelompok masyrakat secara massif. Menurutnya, literasi digital ini merupakan inti dari upaya untuk mendorong penggunaan internet yang aman dan produktif, serta menjadi langkah yang paling efektif untuk mengurangi narasi negatif dan hoaks yang beredar di dunia maya.

“Penting bagi seluruh stakeholders, baik institusi pemerintah, platform digital, organisasi masyarakat, media, hingga akademisi, untuk saling mendukung dalam penanganan konten negatif yang beredar di internet, kata Johnny.

Johnny menambahkan, pemerintah mengambil langkah nyata untuk meningkatkan literasi digital masyarakat melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD). Pelatihan digital itu ditargetkan menjangkau 12,5 juta penduduk Indonesia per tahun.  GNLD berkolaborasi dengan 121 stakeholders yang berasal dari beragam bidang, mulai dari pelaku industri, masyarakat, lembaga negara, akaademisi. 

“Di tahun 2024 diharapkan dapat menjangkau 50 juta penduduk. Kita ingin memastikan masyarakat Indonesia dilengkapi kemampuan untuk menangkal informasi negatif yang beredar di internet, kata Johnny.