Jadi harapan saya, Presiden segera memanggil Menteri (Nadiem) untuk diminta penjelasan kenapa sampai berlarut-larut ditolak penyelenggara pendidikan publik, kata Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf kepada Media Indonesia, Rabu, 1 Juni 2022.
Politisi Partai Demokrat itu menilai isu RUU Sisdiknas yang mendapat banyak penolakan dari penyelenggara pendidikan harus sudah sampai ke telinga Presiden. Sekalipun RUU itu masih tahap awal.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Kemdikbud telah mengeluarkan statement katanya belum waktunya disampaikan pada Presiden. Tapi seharusnya untuk isu-isu krusial yang meresahkan masyarakat dan terjadi banyak penolakan, mestinya hal ini sudah sampai di Presiden. Baik dari pembantu menteri atau dari staff presiden lainnya. Karena ini bukan hal yang baru kemarin ramai, tapi sudah berbulan-bulan, kata dia.
Memang kalau tiap kementerian ada skala prioritas yang perlu dilaporkan. Tapi jika kita lihat Presiden sangat responsif terhadap hal yang viral di masyarakat. Rasanya soal Sisdiknas ini juga harusnya disampaikan ke Presiden. Karena sudah menjadi viral diantara pelaku pendidikan, kata dia.
Baca: Harapan Masyarakat untuk Memperbaiki Sektor Pendidikan Harus Dijawab dengan Transparansi
Tidak sebatas RUU Sisdiknas, Dede menyebut isu lain seperti PPPK Guru perlu diketahui Presiden. Mengingat, persoalan tersebut hingga hari ini masih jadi polemik. Banyak PPPK yang sudah lulus seleksi tapi belum menerima SK.
Termasuk, juga soal Guru PPPK yang sampai saat ini masih banyak blm diberikan SK atau gaji di daerah. Hambatannya di mana? kata dia.
Presiden mengaku belum mengetahui adanya perubahan RUU Sisdiknas. Dalam pertemuannya dengan sejumlah aliansi penyelenggara pendidikan, Jokowi menyampaikan akan mamanggil Mendikbudristek untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.
(JMS)
