Penghargaan saya sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua yang telah membantu menjaga keutuhan NKRI, kata Ma'ruf usai menerima rombongan LMA secara secara virtual, Rabu, 1 Juni 2022.
Ma'ruf menegaskan pemerintah berkomitmen menyejahterakan Tanah Papua melalui beragam regulasi kebijakan afirmasi, seperti peningkatan dana otonomi khusus dan kebijakan pemekaran DOB di wilayah Papua. Termasuk memberikan pemihakan pada OAP yang mewakili masyarakat adat untuk menjadi anggota DPRP/DPRK tanpa melalui pemilihan umum dengan kuota 25 persen.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Menurut Ma'ruf, pembentukan DOB tersebut dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat di tiap-tiap daerah bisa lebih dekat, lebih mudah, dan lebih sederhana. Sekaligus mendongkrak perekonomiannya.
Semua untuk kepentingan orang Papua. Melalui pemekaran DOB ini, diharapkan pelayanan publik akan semakin mudah diakses oleh masyarakat dan pusat-pusat perekonomian baru dapat semakin bertumbuh, kata dia.
Ma'ruf menyebut pemerintah sungguh-sungguh ingin mewariskan perdamaian kepada generasi yang akan datang. Khususnya kesejahteraan dan kerukunan masyarakat Papua.
Kemudian, mewariskan Papua yang maju dan sejahtera. Pemerintah, kata Ma'ruf, selalu terbuka menerima masukan-masukan yang konstruktif dari seluruh lapisan masyarakat Papua agar program-program percepatan pembangunan kesejahteraan yang dijalankan di Tanah Papua tepat sasaran.
Kita ingin yang kita lakukan sesuai dengan keinginan masyarakat Papua dan difokuskan untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat di Papua, kata dia.
Dia meminta dukungan LMA Tanah Papua agar terus meyakinkan masyarakat Papua akan komitmen pemerintah tersebut. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian untuk meyakinkan warga Papua terkait kebijakan tersebut.
Mari kita letakkan batu, tonggak sejarah supaya yang kita wariskan Papua yang sejahtera, aman, dan damai, dan bersatu, bersaudara, tegas dia.
Baca: Baleg Setujui Harmonisasi RUU Papua Barat Daya
Sementara itu, Ketua LMA Provinsi Papua Lenis Kogoya memaparkan hasil keputusan Musyawarah LMA se-Tanah Papua sebagai aspirasi para tokoh adat, tokoh intelektual, dan tokoh perempuan di Papua bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
Kami Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua setia mendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan hasil keputusan ini, kami minta waktu audiensi langsung dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden, ucap Lenis.
Dia juga menyebutkan rencana Deklarasi Papua Damai bertajuk 'Merajut Persatuan Menipis Perbedaan Membangun Papua Damai Mengejar Kesejahteraan Berbasis Adat' yang akan digelar serangkai dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, pada 1 Juni 2022, di Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua.
(JMS)
