Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J. Mahesa sempat menyinggung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga perihal Munaslub. Menanggapi itu politikus Golkar Maman Abdurrahman meminta Desmond tidak mengusik permasalahan partai lain.

Maman menganggap ucapan Desmond yang menyoroti Airlangga dan dikaitkan dengan Munaslub merupakan pernyataan ngawur.

Desmond itu baru siuman dari sakit makanya ngomongnya ngawur. Saran saya jangan suka usik sarang lebah tetangga nanti kalau kena sengat sakit, kata Maman kepada wartawan, Rabu (1/6/2022).

Maman sekaligus menegaskan bahwa di internal Golkar tidak pernah ada pembahasan soal Munaslub. Golkar, kata dia sedang fokus melakukan konsolidasi dengan PAN dan PPP berkaitan Koalisi Indonesia Bersatu.

Baca Juga: Polri Dikritik Soal Brotoseno, Komisi III DPR: Berkelakuan Baik untuk Polisi, Tapi Bajingan untuk Bangsa

Sampai saat ini tidak ada pembahasan Munaslub. Kita lagi fokus Konsolidasi internal dan penguatan kerjasama dengan PAN dan PPP, ujarnya.

Sebelumnya Desmond menilai keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk Partai Golkar, PAN dan PPP belum jelas karena belum adanya figur yang pasti yang akan diusung menjadi calon presiden.

Kan pertanyaannya, yang diusung mereka belum jelas kan, kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Sementara itu perihal adanya sosok Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang didukung maju sebagai calon presiden 2024 oleh partai yang ia pimpin, Desmond justru menilai pencalonan itu belum jelas.

Apalagi sebelumnya muncul isu Airlangga akan dikudeta melalui Munaslub Partai Golkar. Isu tersebut yang kemudian juga disoroti Desmond.

Baca Juga: Bahas Sosok Capres, Koalisi Golkar, PAN Dan PPP Akan Gelar Pertemuan Di Kawasan GBK Akhir Pekan Ini

Airlangga? Masih belum jelas. Airlangga selamat dari Munaslub saja sudah syukur, kata Desmond.

Sebaliknya, menurut Desmond, partai yang jelas saat ini memiliki calon yang diusung ialah Partai Gerindra dengan Ketua Umumnya, Prabowo Subianto.

Hari ini yang jelas diusung presiden itu cuma satu saja, Prabowo kan dari partainya, kata Desmond.

Mencuat Isu Kudeta Airlangga

Pengamat Sosial Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai isu kudeta/pelengseran Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar melalui Munaslub, hanya untuk melihat reaksi publik atau cek ombak.

Bisa jadi ini hanya bagian dari cek ombak saja. Pola ini kan melihat reaksi publik, jika biasa saja tak dilanjutkan, jika ternyata responsnya cukup baik, maka pasti terus digaungkan, kata Herry kepada Suara.com, Jumat (13/5/2022).

Herry menuturkan hampir semua partai penah diterpa isu kudeta melalui Munaslub, tak terkecuali partai Golkar. Sebab kata dia, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika dan kuatnya demokrasi di parpol.

Golkar kan mengalami tentunya dinamika seperti ini bukan hal baru bagi mereka, ucap dia.

Selain itu, Herry mengatakan kepemimpinan Golkar saat ini pasti tak luput dari pro dan kontra. Pasalnya, saat Airlangga menjadi calon ketua umum, ada kelompok lain yang menentang.

Ditambah lagi persoalan perbedaan pandangan terhadap pencalonan Airlangga menjadi Capres. Ini bisa menciptakan friksi di internal, papar Herry.

Karena itu Herry menyebut secara sadar atau tidak, partai berlambang pohon beringin itu memiliki banyak faksi. Sehingga bisa saja ada kepentingan dan preferensi yang berbeda.

Sebelumnya, posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto digoyang. Ada kubu lain yang menghembuskan wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Hal itu dibenarkan Wakil Ketua Umum DPP partai Golkar HAM Nurdin Halid. Kata Nurdin, ada yang berencana mengkudeta kursi ketua umum partai Golkar jelang Pilpres.

Ada gejolak internal, kita kan sedang hadapi tahun politik. Ini yang harus diantisipasi jangan sampai Golkar dimasuki orang luar untuk mengganggu kekompakan kader, ujar Nurdin.

Ia mengatakan musyawarah nasional luar biasa juga tidak sembarang digelar. Ada anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang mengatur hal itu.

Munaslub baru bisa digelar apabila ketua umum melanggar AD/ART dan mengundurkan diri. Ataupun berhalangan tetap karena kasus tindak pidana.