KBRN, Jakarta : Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, pemerintah berkomitmen kuat untuk menyejahterakan masyarakat Papua melalui berbagai kebijakan, misalnya melalui peningkatan dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Kuatnya komitmen pemerintah untuk menyejahterakan Tanah Papua melalui beragam regulasi kebijakan afirmasi, seperti peningkatan dana otonomi khusus dan kebijakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua, serta memberikan pemihakan pada OAP yang mewakili masyarakat adat untuk menjadi anggota DPRP/DPRK tanpa melalui pemilihan umum dengan kuota 25 persen, ujar Wapres ketika menerima Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua secara daring, Selasa (31/05/2022).

Wapres menambahkan, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat di tiap daerah bisa lebih dekat, lebih mudah, dan lebih sederhana sekaligus untuk mendongkrak perekonomian setempat.

“Semua untuk kepentingan orang Papua. Melalui pemekaran DOB ini, diharapkan pelayanan publik akan semakin mudah diakses oleh masyarakat dan pusat-pusat perekonomian baru dapat semakin bertumbuh, terangnya.

“Pemerintah sungguh-sungguh ingin mewariskan perdamaian, ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, kesejahteraan, kerukunan di antara masyarakat Papua, ingin mewariskan Papua yang maju, yang sejahtera, lanjut Wapres.

Pemerintah pun, sambung Wapres, selalu terbuka menerima berbagai masukan  yang konstruktif dari seluruh lapisan masyarakat Papua. Pemerintah ingin fokus mengatasi permasalahan membangun kesehahteraan masyarakat di Papua. Untuk itu, Wapres meminta dukungan LMA Tanah Papua agar terus meyakinkan masyarakat Papua akan komitmen pemerintah tersebut.

“Kita harus betul-betul bekerja sama, tidak mungkin pemerintah saja, tidak mungkin pemerintah daerah saja, semuanya. Dan, semuanya itu kami katakan adalah untuk orang asli Papua. Mari kita letakkan batu, tonggak sejarah supaya yang kita wariskan Papua yang sejahtera, aman, dan damai, dan bersatu, bersaudara, kata Wapres.

Ketua LMA Provinsi Papua, Lenis Kogoya, memaparkan hasil keputusan Musyawarah LMA se-Tanah Papua sebagai aspirasi para tokoh adat, tokoh intelektual, dan tokoh perempuan di Papua bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.

“Kami Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua setia mendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan hasil keputusan ini, kami minta waktu audiensi langsung dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden, ucap Lenis.

Ia menyebutkan rencana Deklarasi Papua Damai bertajuk “Merajut Persatuan Menipis Perbedaan Membangun Papua Damai Mengejar Kesejahteraan Berbasis Adat, yang akan digelar serangkai dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, pada 1 Juni 2022, di Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua.