IDXChannel - Serapan anggaran di Sumatera Utara terbilang masih sangat rendah. Tercatat hingga akhir triwulan II-2022 atau pada Mei 2022, serapan anggaran di Sumatera Utara masih sekira 19,06 persen.

Hal itu dikatakan Edy Rahmayadi pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota dan pembangunan infrastuktur di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa (31/5/2022).

Hadir dalam pertemuan itu, Kapolda Sumut, Pangdam I/BB, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Kepala BPK Perwakilan Sumut dan jajaran Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara.

Harusnya sudah 50 persen. Tapi saat ini baru 19,06 persen. Yang paling bagus serapannya itu Kota Tanjungbalai, Tapanuli Tengah dan Serdangbedagai. Tapi faktanya ada daerah kita yang masih 10 persen penyerapan anggarannya, kata Edy.

Untuk itu Edy Rahmayadi, berharap pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara dapat melakukan percepatan penyerapan anggaran. Itu agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

Paksakan penyerapan ini segera. Kalau tidak di tengah masyarakat ini tidak ada uang, nanti terjadi deflasi, kita repot, tambah Edy.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Edy menyebut diperlukan sinergi dari setiap pihak. Menurutnya. Tanpa hal tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak akan meningkat. Bupati/walikota tanpa ikut menyertakan Forkopimda, omong kosong ini berjalan dengan baik, pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak   mengatakan, Pemda tidak perlu takut melakukan penyerapan anggaran. Pihaknya juga akan melakukan pendampingan kepada Pemda, bagaimana meningkatkan penyerapan.

Ia pun menjamin tidak akan ada aparat penegak hukum yang menakut-nakuti. Tidak boleh takut melakukan penyerapan anggaran, yang penting tidak ada niat, bagaimana pun niat itu tidak bisa dikamuflasi, oleh sebab itu yang paling pertama kita hapus adalah niat, kata Panca.

Untuk mempercepat realisasi APBD, Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan memaparkan ada beberapa strategi yang bisa dilakukan Pemda. Di antaranya memberikan bimbingan terkait penggunaan APBD secara efektif dan efisien.

Kemudian, meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengendalian kualitas belanja. Pemanfaatan implementasi transaksi non tunai dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja.

Serta melakukan peningkatan kompetensi pelaksana baik itu PPK, PPTK maupun bendahara dalam pengendalian APBD, ujar Eydu.

Selain mempercepat serapan anggaran, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut Kwinhatmaka menekankan Pemda harus mengedepankan produk dalam negeri. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden agar usaha lokal bisa bangkit dan juga meningkatkan perputaran uang di daerah.