Salah satu yang memberikan evaluasi terhadap rezim Jokowi ialah Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gde Siriana Yusuf.

Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tak memberikan suri tauladan yang baik kepada masyarakat.

Kata Gde, contoh nyata yang dia lihat yakni Jokowi telah melampaui batas membangun dinasti politik. Di mana bukan hanya memasang anak dan menantunya sebagai pejabat eksekutif di tingkat daerah, tapi juga melebarkan sayap hingga ke lembaga yudikatif dengan mengawinkan adiknya, Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Jika kedaulatan rakyat dilanggar oleh pemerintahan hari ini (Eksekutif Legislatif dan MK), kepada siapa lagi rakyat mengadu? ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (31/5).

Tak cuma itu, Gde Siriana juga menilai tata kelola pemerintahan Jokowi sudah masuk ke tataran ugal-ugalan. Utamanya dari segi perekonomian, dimana utang negara di masanya sudah mencapai Rp 7.052,5 triliun per Maret 2022.

Dari situ, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus) ini memberikan pengibaratan kepada Jokowi soal gaya kepemimpinannya yang terkesan abai dengan masa depan bangsa.

Kepemimpinan nasional hari ini ibarat sopir tembak, enggak peduli dengan kerusakan mobil yang diwariskan kepada sopir berikutnya, tuturnya.

Di samping itu, Gde Sirian juga menyampaikan pandangannya terkait minimnya upaya rezim Jokowi memperbaiki sistem demokrasi Indonesia.

Indikator yang dipakainya yaitu mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang di masanya masih dipertahankan, alih-alih tidak ada upaya menghapus dari partai koalisi pemerintahan Jokowi.

Demokrasi dengan pemberlakuan presidential threshold 20 persen, jangan dilihat hanya dari perspektif Pemilu atau Pilpres saja, tetapi itu secara sistematis menghancurkan sistem regenerasi kepemimpinan dalam Parpol, tuturnya.

Karena itu Parpol akhirnya tidak melakukan regenerasi calon-calon kepemimpinan, lebih suka memilih pemimpin-pemimpin instan yang punya elektabilitas karena dipoles pencitraan media. Tidak melihat kapabilitas dan visi seorang pemimpin, tandas Gde Siriana.