Probolinggo (beritajatim.com) – KUD Argopuro yang berada di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo berlakukan lockdown. Kebijakan itu dikarenakan jumlah sapi yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) milik Koperasi tersebut semakin bertambah.

google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Hingga Senin (30/5/2022), tercatat 229 ekor sapi terpapar PMK dari total populasi 7.375 ekor. Dari jumlah yang terpapar tersebut, 11 ekor di antaranya mati.

Kebijakan lockdown ini merupakan bentuk antisipasi semakin meluasnya penyebaran wabah. Pasalnya, wabah PMK ini menyebabkan produk susu yang masuk ke KUD Argopuro menurun drastis dan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

“Lockdown ini sebagai bentuk antisipasi untuk mencegah penyebaran wabah PMK. Mulai dari kunjungan antar peternak hingga petugas. Lockdown ini sudah mendapatkan persetujuan dari instansi yang menangani peternakan, kata Suloso, Pengurus Bidang Usaha KUD Argopuro.

Suloso mengatakan, kebijakan lockdown ini dilakukan dengan tidak melayani IB (Inseminasi Buatan) selama satu siklus (21 hari). Sebab pusat penularan itu bisa terjadi dari petugas saat melayani di kandang yang satu dengan kandang yang lain.

“Ini merupakan salah satu upaya kita untuk memutus rantai penyebaran virus. Harapannya bisa memutus virus supaya tidak tersebar. Artinya kita melockdown tidak melakukan aktifitas disitu. Selama lockdown, petugas membantu pencegahan dengan penyemprotan dan pemberian mineral multivitamin, jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto mengatakan, KUD Argopuro ditengah dampak PMK telah melaksanakan langkah-langkah prefentif dalam pencegahan penyebarannya melalui program disinfektanisasi kandang, pengawasan kesehatan ketat terhadap sapi mitra binaan dan anggota, isolasi terhadap ternak-ternak sapi, penghentian Inseminasi Buatan dan bahkan dilakukan lockdown terhadap aktifitas lalu lintas sapi. Sehingga menurut Anung, pengawasan terhadap identifikasi dan penyebaran PMK dapat lebih terkontrol.

“Langkah-langkah tersebut telah dilaksanakan secara nyata dengan membentuk Satgas Pencegahan Penyebaran PMK, sehingga anggota dan peternak sapi mitra binaan KUD Argopuro dapat terfasilitasi dan memudahkan fungsi kontrol terhadap penyebaran dan dampak sosial ekonomi PMK, katanya.

Sedangkan peternak sapi di luar anggota dan mitra ini yang sangat sulit untuk teridentifikasi karena berada diluar kewenangan KUD. “Dengan demikian langkah dari KUD Argopuro ini dapat meredam penyebaran PMK pada tingkat anggota dan mitra KUD Argopuro, pungkasnya. [tr/but]