Begitu yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat konferensi pers acara Bimbingan Teknis (Bimtek) pemberdayaan dunia usaha antikorupsi yang merupakan kolaborasi antara KPK dengan PLN di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (31/5).

Kami KPK sekali lagi, hanya memberikan arahan bahwa, di banyak tempat KPK menemukan ketidakefektifitasan itu misalnya kalau berbasis subsidinya kepada pelanggan 450 (Volt Ampere), faktanya 450 itu kemudian banyak 450 itu kost-kostan, ujar Ghufron kepada wartawan.

Karena kata Ghufron, asumsi pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menggunakan 450 VA tidak semuanya orang miskin. Karena, 450 VA banyak digunakan di tempat-tempat untuk dikontrakkan atau kost-kostan.

Itu yang menjadi concern KPK, bagaimana pun subsidi itu pertama agar efektif, bahwa subsidi itu didedikasikan kepada masyarakat miskin. Sehingga supaya tidak salah, kalau berbasis 450 harus kemudian mungkin dikreasikan dengan yang lain. Kalau 450 ternyata dia satu titik, 450-nya ada 20, berarti itu menunjukkan 20 kamar, kata Ghufron.

KPK berharap, niat dan itikad baik pemerintah untuk memberikan subsidi, harus dipastikan tepat sasaran kepada orang-orang yang memang membutuhkan.

Dan kemudian tidak salah sasaran kepada orang-orang yang ternyata menggunakan 450 itu ya rumah kontrakan, kost-kostan dan rumah lain di beberapa kota itu banyak. Itu yang kami concern bahwa KPK ingin tetap membersamai, bukan mengurus tentang subsidinya, tapi agar subsidi tersebut efektif mencapai sasaran-sasaran yang disasar oleh program subsidi tersebut, pungkas Ghufron.