Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Nico Siahaan (tengah) saat berbicara dalam Forum Legislasi. (Foto: Dok. Jurnas.com)

Jakarta, Jurnas.com - Komisi I DPR menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) rampung pada akhir Masa Persidangan V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 pada 7 Juli 2022.

Kendati begitu, pembahasan RUU PDP belum juga menemukan titik temu. DPR sebelumnya ingin agar badan pengawas PDP dibentuk langsung oleh presiden. Sedangkan Menkominfo Johnny G. Plate ingin agar lembaga tersebut di bawah pihaknya.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Nico Siahaan kembali mengutarakan alasan pihaknya keukeuh tak ingin badan pengawas PDP di bawah Kemenkominfo.

“Jadi tidak di bawah kementerian. Kenapa? Karena tiap permasalahan data pribadi yang terjadi tidak pernah selesai, kata dia dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk Mencari Titik Temu Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi di Media Center Parlemen, Senayan, Selasa (31/5).

“Jadi jangan di bawah Kemenkominfo karena mereka tidak mampu, sambung Politikus PDIP ini.

Salah satu ketidakmampuan Kemenkominfo, sebut Nico, adalah saat kebocoran data pribadi peserta BPJS Kesehatan. Sampai sekarang, belum diketahui secara pasti siapa pelaku pembocor data pribadi peserta BPJS kesehatan tersebut.

“Makanya kami merasa kalau hanya di bawah Menkominfo (Johnny G Plate) tidak akan pernah selesai. Kami maunya ada lembaga independen yang mengelola data pribadi dan bertanggung jawab langsung ke Presiden, demikian tegas Nico.