Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) harus mampu mengakomodasi upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Pasalnya, pembentukan SDM unggul penting dilakukan oleh dunia pendidikan.

Untuk memenangi persaingan di era saat ini kita membutuhkan SDM-SDM unggul yang dibentuk lewat sistem pendidikan nasional yang mampu dijangkau seluas-luasnya oleh masyarakat, ujar Lestari dalam keterangannya, Selasa (31/5/2022).

Oleh karena itu, kata dia, sejumlah masukan dan perhatian dari berbagai kalangan, harus dilihat sebagai betapa tingginya harapan masyarakat terhadap RUU Sisdiknas untuk menyempurnakan sistem pendidikan saat ini.

Sebagaimana diketahui, proses revisi UU Sisdiknas yang sedang berlangsung lewat pengajuan RUU Sisdiknas dalam beberapa pekan terakhir diwarnai polemik, antara lain terkait hilangnya frasa madrasah dalam RUU tersebut.

Selain itu, kontroversi juga muncul usai Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Senin (30/5). Dalam audiensi itu, APPI mengklaim Presiden tidak tahu ada proses perubahan UU Sisdiknas.

Lestari berharap pemerintah dapat menjawab tingginya harapan masyarakat itu dengan proses penyusunan RUU yang transparan dan semaksimal mungkin menyerap masukan dari masyarakat.

Apalagi, kata dia, pemerintah berkewajiban melakukan pemerataan pendidikan di negeri ini berdasarkan cita-cita negara yang diamanatkan oleh konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sektor pendidikan merupakan aset utama yang perlu dikembangkan agar seluruh warga mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman.

Pendidikan yang layak, merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah berkewajiban melakukan pemerataan pendidikan hingga pelosok Indonesia melalui berbagai cara, jelas Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini.

Apalagi dalam satu kesempatan, kata dia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, mengutip global competitiveness world economic forum pada tahun 201, mengungkapkan daya saing SDM Indonesia masih tertinggal dan berada di urutan ke 50 dari 141 negara, masih di bawah Malaysia dan Thailand.

Berdasarkan kondisi tersebut, upaya mengejar ketertinggalan daya saing SDM itu harus terus dilakukan, salah satunya lewat perbaikan sistem pendidikan nasional yang mampu mencetak anak bangsa yang unggul agar mampu bersaing dan menjawab tantangan di masa datang, tegasnya.