Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk lima kali berturut-turut.

Secara berturut-turut, dalam lima tahun terakhir ini, Pemprov DKI Jakarta mendapat opini WTP, kata Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta, Dede Sukarjo saat sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/5).

Penghargaan Opini WTP itu diserahkan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021.

Tercatat jika penghargaan Opini WTP ini telah diraih lima kali berturut-turut Pemprov DKI Jakarta, sejak tahun 2017 hingga 2021.

Prestasi tahunan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus berinovasi meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta, ujarnya.

2 dari 2 halaman

Dede menjelaskan jika prestasi Opini WTP ini diberikan atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang disajikan Pemprov DKI Jakarta.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan, ungkapnya.

Namun demikian, jika BPK menemukan penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka akan ditindaklanjuti.

Maka pemeriksa harus melakukan pengembangan prosedur pemeriksaan dan harus mengungkapkan hasilnya dalam laporan pemeriksaan, tutup Dede.