KBRN, Jakarta :  Lembaga National Single Window (LNSW) yang berada di bawah Kementerian Keuangan, bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya bersinergi untuk membangun dan mengembangkan sistem nasional data dan informasi  yang menggambarkan situasi produksi dan konsumsi komoditas tertentu yang disebut Neraca Komoditas. 

Neraca Komoditas ini bertujuan untuk memperbaiki persoalan tata kelola ekspor dan impor termasuk perijinannya, yang selama ini kerap menimbulkan berbagai persoalan dan membuka celah korupsi.

Neraca Komoditas menjadi data tunggal yang menjadi acuan bagi tata kelola dan perizinan ekspor dan impor, serta terkait informasi mengenai produksi dan kebutuhan komoditas tertentu. Saat ini cakupannya baru lima komoditas yaitu beras, gula, garam, daging dan ikan. Ke depannya diharapkan akan lebih banyak lagi komoditas yang tercakup dalam Neraca Komoditas, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Talk Show Neraca Komoditas sebagai rangkaian LNSW Festival 2022, Senin (30/5/2022).

Menurut Menkeu, dengan data dan informasi yang transparan, pengelolaan sumber daya alam akan lebih baik dan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Karena Indonesia dikenal sebagai negara yang memang kaya akan komoditas, tata kelola terhadap komoditas pasti akan memberikan kebaikan bagi perkuatan ekonomi Indonesia dan juga memberikan transparansi yang lebih baik sehingga masyarakat memiliki kepercayaan pada bagaimana kita mengelola alam Indonesia, tukas Menkeu.

Neraca Komoditas diatur melalui Peraturan Presiden RI Nomor 32 tahun 2022, dan telah  diimplementasikan secara bertahap sejak akhir tahun 2021.Kini Neraca Komoditas sedang  dalam tahap persiapan untuk penerapan secara mandatory. 

Lebih lanjut Menkeu membeberkan manfaat Neraca Komoditas baik untuk pemerintah, maupun bagi dunia usaha.

Dari sisi pemerintah, implementasi Neraca Komoditas memungkinkan pengambilan kebijakan dengan didasarkan kepada data (data driven policy), sehingga memberikan kepastian dan kualitas kebijakan karena data diharapkan bersifat akurat dan objektif.

Sebelum adanya Neraca Komoditas, informasi yang tersedia masih tersebar di sejumlah kementerian/lembaga teknis dan kerap inkonsisten baik dari sisi data dan informasi, maupun aturan. 

Dari sisi pelaku usaha, Neraca Komoditas diharapkan memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan efisien dalam merencanakan berbagai kegiatan usahanya, dari mulai pengajuan izin, hingga perencanaan untuk impor maupun ekspor, dan kepastian dari sisi proses administrasi. Pelaku usaha dapat melakukan monitoring progress dari setiap tahapan secara realtime. 

“Dengan berbagai perbaikan ini, efisiensi nasional diharapkan akan tercapai dan daya saing ekonomi Indonesia akan meningkat, tegas Menkeu.

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, di Indonesia celah korupsi dalam ekspor impor komoditas terbuka karena ketiadaan data dan informasi yang menimbulkan ketidakpastian dalam  aturan ekspor dan impor komoditas bersangkutan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, sejak tahun 2013 hingga 2022, KPK  mencatat sedikitnya ada  kasus korupsi yang mereka tangani dalam kaitan dengan perdagangan impor pangan, antara lain kasus impor daging dan gula. 

Ketiadaan data dan informasi yang jelas, membuat semuanya gelap. Sebagai contoh, petani tidak tahu harus menanam dan memproduksi apa karena tidak tahu apa yang sedang dibutuhkan atau apa yang sedang surplus di Indonesia. Sebaliknya ada kalanya sejumlah komoditas diimpor padahal tersedia banyak di tingkat petani, ungkap Ghufron.

Dengan adanya Neraca Komoditas, sambungnya,  diharapkan dapat memberikan kepastian sehingga semua tahu berapa sebenarnya kebutuhan bangsa Indonesia terhadap komoditas tertentu berapa dan tingkat produksinya berapa.

Sehingga kalaupun ada gap antara supply dan demand di Indonesia dan dibutuhkan impor, importasi pun akan jelas baik jumlah maupun waktunya, imbuh Ghufron.

Sementara dari kalangan pelaku usaha, memberikan respon positif atas insiatif pembentukan  Neraca Komoditas.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal & Publik Kadin Indonesia, Suryadi Sasmita meminta agar implementasinya benar-benar konsisten, dan tidak ada lagi aturan dan data yang berbeda-beda di kalngan K/L.

 “Keuntungan Neraca komoditas ini menurut saya semua dapat manfaatnya.  Pengusaha dapat, penerimaan pajak juga pemerintah akan dapat, konsumen juga semua terjangkau karena tidak bisa lagi ada main harga, tandas Suryadi Sasmita.