RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyampaikan pagu indikatif tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3 triliun. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan, anggaran tersebut dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 723,8 miliar.

Kemudian, anggaran itu juga digunakan untuk program daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi yang sebesar Rp 2,27 triliun.

Berita Terkait : Kemendes PDTT Akan Lakukan Penyesuaian Otomatis Anggaran Rp 196,4 Miliar

Sehingga total pagu indikatif tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3 triliun, kata Abdul Halim, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, di Komplek Senayan, Jakarta, Senin (30/5).

Ia menyatakan, penentuan pagu indikatif tahun 2023 itu sudah melalui dua tahapan. Pertama, pagu indikatif sesuai dengan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Kedua, dilakukan pemutakhiran pagu indikatif melalui bilateral meeting RKP 2023 mulai tanggal 17-25 Mei 2022.

Berita Terkait : Bertemu KPU, Presiden Sampaikan Enam Arahan Terkait Pemilu 2024

Tidak banyak perubahan dalam penentuan pagu ini hanya sedikit perubahan mengenai pengalokasian dana, namun totalnya masih sama, tuturnya.

Gus Halim, panggilan akrab Abdul Halim Iskandar bilang, untuk pagu indikatif per unit kerja eselon I tahun anggaran 2023 di antaranya diperuntukkan untuk Inspektur Jenderal Rp 51 miliar, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Rp 232,9 miliar, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 211 miliar.

Berita Terkait : PLN Kampanyekan Penggunaan Kompor Induksi Di Ambon

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 93,62 miliar, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp 258,28 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan transmigrasi Rp 1,7 triliun.
 Selanjutnya