Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalokasikan anggaran Rp14 triliun apabila pemilu 2024 dibagi menjadi dua putaran. Dana tersebut diambil dari usulan penyelenggaraan pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun.
Kalau keperluannya ada dua, pertama digunakan untuk kegiatan tahapan pemilu sebesar Rp63.405.969.628, persentase 82,71 persen. Jadi total anggaran yang Rp76,6 triliun itu sebagian besar untuk kegiatan tahapan, ujar Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Meski demikian, kata Hasyim, apabila pemilu 2024 tak digelar selama dua putaran, anggaran RP14 triliun itu tak jadi dipakai.
Antisipasi pilpres putaran kedua, untuk bisa ditentukan pemenang harus melebih separuh jumlah suara sah nasional, kemudian juga menangnya harus lebih separuh jumlah provinsi di Indonesia yang masing-masing provinsi minimal menangnya 20 persen, ucapnya.
Sehingga kalau tidak memenuhi itu konstitusi menentukan harus tercapainya itu, maka KPU mengantisipasi itu, bahwa katakanlah tidak terjadi, maka angka Rp14,4 triliun ini tidak digunakan atau tidak dibelanjakan, sambungnya.
Baca Juga: Jokowi Sampaikan Enam Pesan ke KPU soal Pemilu 2024
1. Tahapan penggunaan anggaran pemilu 2024
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti) Selain itu, Hasyim merinci tahapan penggunaan anggaran Pemilu 2024 dimulai pada 2022. Pada tahun ini, KPU mengusulkan anggaran pemilu sebesar Rp.8.061.085.734.000.
Kemudian pada 2023, anggarannya sebesar Rp23.857.317.226.000. Sementara, untuk anggaran tahapan pemilu di tahun 2024 sebesar Rp44.737.909.334.000.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Baca Juga: Jokowi Minta Partisipasi Pemilu Naik di 2024, Begini Strategi KPU
2. Panitia ad hoc bakal terima honor Rp1,5 juta
Ilustrasi (IDN Times/Melani Indra Hapsari) Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengatakan, honor untuk panitia ad hoc seperti petugas PPK, PPPS, KPPS, Pantarlih, KPPS luar negeri akan naik dibanding 2019. Pada 2024, pantia ad hoc itu rata-rata akan diberi honor Rp1,5 juta.
Honornya Rp1,5 juta, yang dulu Rp500 ribu, kata Yulianto.
3. Tahapan pemilu 2024 akan dimulai 14 Juni 2022
Petugas PPS Desa Tumanggal mendistribusikan logistik pemilu ke TPS 9 Dusun Pagersari Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Purbalingga,Selasa (8/12/2020)./Foto: Rudal AfganiKPU bersama pemerintah dan DPR sudah sepakat pemungutan suara 2024 digelar pada 14 Februari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, tahapan pemilu sudah harus dimulai 20 bulan terhitung dari hari pemungutan suara.
Artinya, tahapan pemilu sudah harus dimulai pada 14 Juni 2022.
Jadi kalau hari pemungutan suara 14 Februari 2024, dihitung mundur 20 bulan maka jatuhnya 14 Juni 2022, kata Hasyim.
Pati 3 Maret 1973.jpg)
