Kami hanya mengusulkan untuk mendapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah hanya tinggal satu provinsi saja, yakni RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, kata Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 2022.
Dia menjelaskan pembahasan RUU DOB Papua Barat Daya dilakukan tanpa merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Hal itu mengacu pada pembentukan DOB sejumlah provinsi yang dilakukan sebelumnya.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Bahwasannya pembentukan provinsi-provinsi yang sudah dilakukan pada beberapa waktu yang lalu, maka provinsi-provinsi dari induk yang dimekarkan itu undang-undangnya tidak perlu dilakukan perubahan, kata Syamsurizal.
Baca: Masyarakat Papua Diminta Menerima Pembahasan 3 RUU DOB
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebut sejumlah contoh pembahasan bakal beleid DOB baru tanpa merevisi payung hukum daerah induk. Salah satunya, pembentukan Provinsi Maluku Utara.
Menurut dia, Provinsi Maluku dimekarkan menjadi Provinsi Maluku Utara. Namun, hal itu dilakukan tanpa merevisi UU Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.
DPR menetapkan tiga RUU DOB di Papua menjadi usulan inisiatif DPR dalam rapat paripurna ke-19 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022. Yakni, RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah ditetapkan sebagai RUU usulan inisiatif DPR.
(AZF)