RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut ada oknum partai yang memotong dana bantuan pesantren. Menanggapi informasi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun meminta temuan itu dilaporkan.

ICW bisa menyampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait agar menjadi atensi untuk memitigasi dan membuat rencana aksi perbaikan mekanismenya, ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (30/5).

Berita Terkait : Mentan SYL Koordinasi Pengendalian Dan Pencegahan PMK Di Lampung

KPK berharap ICW melaporkan temuan itu secara resmi. Laporan ICW juga bisa mengedukasi publik terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

ICW sebagai organisasi yang fokus dan konsisten pada isu korupsi, juga bisa memberikan edukasi kepada publik. Agar memahami dan menyadari bahaya praktik-praktik korupsi tersebut. Ujungnya, kita bisa bersama-sama mewujudkan cita-cita masyarakat yang berbudaya antikorupsi, tuturnya. 

Berita Terkait : Banteng Vs Banteng, Yang Rugi Banteng

KPK juga mempersilahkan ICW untuk melaporkan temuan itu ke penegak hukum lain. Seluruh laporan kasus korupsi ke penegak hukum dijamin ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Ali mengatakan, laporan data itu bisa membuat distribusi bantuan pesantren bakal lebih akuntabel dan transparan. Laporan dari ICW juga bisa membuat bantuan serupa bebas dari korupsi ke depannya.

Berita Terkait : Fahmi Idris Dimakamkan Satu Liang Dengan Istri Pertama

Sehingga ke depannya, distribusi bantuan itu dapat terlaksana secara akuntabel, transparan, dan tidak ada unsur korupsi, tutur Ali.
 Selanjutnya